Mataram, JangkaBima.– Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Nusa Tenggara Barat, Rijal mengkritik sikap Komisi III DPRD NTB dan Pemerintah Provinsi NTB yang kembali mendukung rencana perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).
Pengurus PW SEMMI NTB,Rijal
PW SEMMI menilai kebijakan tersebut bukan solusi strategis bagi daerah, melainkan justru memperpanjang paradoks hilirisasi yang selama ini digaungkan pemerintah pusat maupun daerah.
Menurut PW SEMMI NTB, alasan bahwa relaksasi ekspor diperlukan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan bahwa NTB masih sangat bergantung pada sektor pertambangan. Padahal, dalam kerangka kebijakan nasional melalui Undang-Undang Minerba, relaksasi ekspor seharusnya hanya bersifat sementara untuk mendorong percepatan pembangunan serta optimalisasi fasilitas smelter.
“Ketika relaksasi terus diperpanjang dengan alasan yang sama, maka itu bukan lagi transisi, melainkan normalisasi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Ini bertentangan dengan semangat hilirisasi nasional,” tegas PW SEMMI NTB dalam keterangannya, Kamis (7/5).
PW SEMMI juga menyoroti pernyataan sejumlah pihak yang menyebut tanpa kontribusi sektor tambang, ekonomi NTB berpotensi mengalami kontraksi. Menurut mereka, kondisi itu justru menjadi sinyal bahwa struktur ekonomi daerah belum mengalami transformasi yang signifikan dan masih berada dalam kondisi rapuh.
“Pernyataan bahwa ekonomi akan terjun bebas tanpa ekspor konsentrat adalah alarm serius bahwa NTB belum keluar dari jebakan ekonomi ekstraktif. Solusinya bukan memperpanjang relaksasi, tetapi mempercepat industrialisasi,” lanjut pernyataan tersebut.
Selain itu, PW SEMMI menilai dukungan terhadap perpanjangan relaksasi ekspor mencerminkan belum adanya keberanian politik dari pemerintah daerah maupun legislatif untuk mendorong percepatan optimalisasi smelter dan pengembangan industri turunan berbasis mineral di NTB.
Mereka menegaskan bahwa hilirisasi tidak boleh dimaknai sebatas keberadaan smelter semata, melainkan harus menjadi pintu masuk lahirnya ekosistem industri yang lebih luas, mulai dari sektor manufaktur, peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, hingga penguatan sektor ekonomi non-tambang.
“Jika NTB hanya berhenti pada ekspor konsentrat dan smelter yang belum optimal, maka kita hanya akan menjadi daerah penghasil bahan mentah tanpa nilai tambah yang berarti bagi masyarakat,” tegas PW SEMMI.
PW SEMMI NTB pun menilai ketergantungan berulang terhadap relaksasi ekspor berpotensi menghambat transformasi ekonomi daerah dan bertolak belakang dengan agenda kemandirian ekonomi nasional.
“NTB membutuhkan keberanian untuk keluar dari ketergantungan tambang. Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi seberapa kuat struktur ekonomi itu mampu berdiri tanpa bergantung pada eksploitasi sumber daya alam,” tutupnya.
Narasi ekonomi yang sehat, kata mereka, seharusnya tidak terus bertumpu pada “napas pendek” ekspor bahan mentah. Jika tidak, hilirisasi hanya akan menjadi slogan megah di baliho kebijakan, sementara nilai tambah tetap terbang keluar daerah seperti debu tambang tertiup angin.(Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.