Kota Bima Masih Hadapi Inflasi pada Harga Beras

PJ Wali Kota Bima saat rakor vicom dengan Mendagri 

Kota Bima, JB.- Sampai saat ini Kota Bima masih menghadapi inflasi khusus pada harga beras, sementara komoditi lain belum masuk kategori Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi secara nasional.

 

Walaupun Pemerintah Kota (pemkot) Bima beberapa kali menggelar operasi pasar bersama Bulog, Masalah harga beras di Kota Bima sampai saat ini memang tak kunjung turun, masih di harga Rp 15.000/kg dari biasanya Rp 11.000/kg.

 

Masalah harga beras masih tinggi di Kota Bima disampaikan langsung oleh Mendagari Muhammad Tito Karnavian saat rakor vicom masalah pengendalian inflasi daerah 2024, senin 22 januari 2024.

 

Rakor bersama seluruh Kepala Daerah di NTB itu pun dihadiri Pj Wali Kota Bima, HM Rum. Rapat pengendalian inflasi daerah bertujuan untuk mengkonsolidasikan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan ekonomi dan menjaga stabilitas harga. 

 

Acara ini dibuka oleh Kemendagri Muhammad Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa inflasi Desember 2023 terhadap Desember 2022 mencapai 2,61%, dengan kenaikan bulanan sebesar 0,41%.

 

Lanjutnya dalam rapat tersebut mencatat 10 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi pada minggu ke-3 Januari 2024, dengan Kota Bima tidak termaksud didalamnya.

 

Kota dengan inflasi tertinggi pada minggu ke-3 Januari 2024 untuk beras (0,53%), cabai merah (0,24%), cabai rawit (0,10%), bawang putih (0,08%), dan daging ayam (0,06%). Sementara Kota Bima menghadapi inflasi pada beras.

 

Dalam strategi pengendalian inflasi, disepakati untuk meningkatkan penyaluran bantuan pangan diperkuat dan menggalakkan gerakan pangan murah diintensifkan.

 

Beliau berharap agar setiap daerah dapat saling berkoordinasi untuk saling membantu sehingga situasi dapat terkendali secara efektif demi stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

 

"Koordinasi antar daerah diharapkan dapat memungkinkan wilayah dengan harga pangan stabil membantu menjual pada daerah-daerah yang mengalami inflasi, menciptakan kesinambungan dalam upaya pengendalian inflasi secara bersama-sama." ucapnya.

 

Untuk informasi, IPH adalah indeks yang mengukur perubahan harga-harga 20 komoditas pangan yang memiliki bobot besar dalam IHK secara nasiona yang dapat dipengaruhi oleh keijakan pemerintah daerah.(red)