Provinsi Pulau Sumbawa Jadi Isu Hangat Dialog Kebangsaan Bersama Ketua Baleg DPR RI di Umbo Bima

Ketua Baleg DPR RI, Supratman saat hadiri Dialog Kebangsaan 

Kota Bima, JB.- Isu pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) jadi isu hangat dibahas saat acara dialog kebangsaan bersama Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman di Kampus Universitas Mbojo (UMBO) Bima, rabu (19/12/2023).

 

Acara dihadiri ratusan mahasiswa setempat itu juga menghadirkan pembicara, Syarif Ahmad dari kampus UMBO Bima dan Taufik Firmanto dari Universitas Muhamadiyah. Hadir pula ketua Yayasan Umbo, Muhtar Yasin dan Rektor Umbo, Rifaid membuka acara dialog.

 

Ketua Yayasan dan Rektor Umbo Bima menitip pesan pada Ketua Baleg DPR RI, sekiranya isu pembentukan PPS bisa jadi agenda utamanya saat kembali ke senayan besok. Sehingga bisa secepatnya dapat diprioritaskan pembahasannya oleh Baleg DPR RI, dengan harapan perjuangan pembentukan PPS sudah berlangsung puluhan tahun dapat terealisasi dan bukan lagi sekedar isu dan wacana.

 

Sementara Ketua Baleg DPR RI, Supratman mengawali penjelasannya tentang tugas dan fungsi Baleg di DPR RI. Yaitu sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang.

 

Dirinya pun merasa bangga dengan masyarakat pulau sumbawa, khususnya Bima sangat luar biasa sambutannya selama di Bima bahkan sudah seperti keluarga.

 

Kemudian berbicara tentang pembentukan PPS, diakui Supratman selama dirinya menjabat sebagai ketua Baleg DPR RI sejak tahun 2014 hingga sekarang, tak pernah melihat dokumen tentang PPS “ ini harus saya sampaikan, faktanya demikian, dimeja saya tak pernah mendapatkan dokumen tentang rancangan pembentukan PPS,” ungkapnya.

 

Dikatakan demikian, karena memang dirinya selaku ketua Baleg, merupakan alat kelengkapan DPR RI khusus membahas perundang-undangan. Termasuk pembentukan dan pemekaran Kabupaten dan Kota serta provinsi, semuanya merupakan produk undang-undang.

 

Jelas Duta Gerindra itu, malah yang dibahas dan sudah selesai adalah pemekaran sejumlah provinsi di Papua dan Papua Barat yang merupakan inisiasi dari Baleg sendiri.

 

Namun setelah dirinya dua hari terakhir berada di Bima, isu pembentukan PPS rupanya menjadi harapan besar masyarakat pulau Sumbawa. Apalagi dirinya mendapat pesan dari Sekjen dan pak Prabowo memperjuangkan apa menjadi aspirasi besar masyarakat Pulau Sumbawa “ setibanya saya di jakarta besok, tugas saya adalah membawa isu pembentukan PPS ini di DPR RI,” tegasnya.

 

Bahkan dirinya di bulan januari 2024 akan menurunkan tim pengkajian pemekaran dan pembentukan provinsi baru di pulau Sumbawa. Termasuk untuk mengecek kembali berkas dokumen pernah diajukan ke DPR RI tentang rencana pembentukan PPS.

 

Tak main-main, dirinya juga berjanji diawal tahun akan menugaskan tim ahli Baleg DPR RI coba merancang naskah akademik dan draf rancangan pembentuk PPS

 

Hanya saja, dirinya mendorong seluruh civitas dan seluruh komponen yang ada di pulau sumbawa, untuk merealisasikan sebuah pembentukan provinsi baru itu tidak saja sebatas dialog, namun butuh gerakan kultur. Bahkan bila perlu mulai sekarang masyarakat Bima memasang spanduk provinsi pulau sumbawa.

 

Karena perjuangan membentuk provinsi baru itu butuh kebersamaan dan energi besar, sehingga kami di DPR RI pun akan tanggap dan siap mendukung secara kelembagaan.

 

Apalagi seperti apa disampaikan dua akademisi Bima, bahwa potensi di pulau sumbawa sangat besar, dirinya pun pernah mendapatkan data tentang besarnya cadangan mineral di besar dibandingkan di provinsi lain. Termasuk sektor pariwisata, pertanian dan peternakan serta banyak Sumber Daya Manusia (SDM) tersedia di Pulau Sumbawa saat ini.

 

Selain berdiskusi tentang PPS, pada kesempatan itu, Supratman juga akan membuat MOU atau kerjasama dengan UMBO Bima dengan Baleg DPR RI “Sebagai kenang-kenanga saya, karena saya menjabat sampai Oktober 2024, semua universitas saya datangi sudah jalin kerjasama dengan baleg DPR RI, yaitu MOU tentang penyusunan setiap RUU akan dibahas akan melibatkan civitas akademika,” ujarnya.

 

Nantinya dosen UMBO Bima akan dilibatkan dalam setiap penyusunan naskah akademik tentang perundang-undangan dan ini sebagai salah satu bentuk dukungan kami di Baleg pada civitas akademik di Bima.

 

Sementara dua akademisi Bima, Taufik Firmanto dan Syarif Ahmad berharap isu pembentukan PPS tak saja berlaku lima tahun pada momen-momentum politik saja. Karena selama ini itulah realita terjadi. Dengan kehadiran ketua Baleg hari ini besar harapan masyarakat Pulau Sumbawa agar pembentukan PPS bisa diperjuangkan sampai tuntas.(Red)