 |
| Suasana kunjungan pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Kota Bima saat studi komparatif ke Badan Keuangan Daerah Kota Mataram |
Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, didampingi Wakil Ketua DPRD Alfian Indrawirawan, S.Adm., dan Wakil Ketua DPRD M. Ryan Kusuma Permadi, SH. Turut serta dalam rombongan sejumlah ketua dan anggota Bapemperda DPRD Kota Bima.
Rombongan legislatif Kota Bima diterima oleh jajaran Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, di antaranya Kepala Bidang Penagihan, Penyuluhan dan Pelayanan serta Kepala Bidang P4D. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima dan Kepala Bidang Penagihan BPKAD Kota Bima.
Dalam pertemuan yang berlangsung interaktif tersebut, kedua pihak membahas berbagai pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Sejumlah topik yang menjadi fokus diskusi antara lain mekanisme penagihan pajak daerah, strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta inovasi pelayanan yang mendukung peningkatan penerimaan daerah.
Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah strategis untuk menggali pengalaman daerah lain yang dinilai berhasil dalam mengelola potensi pendapatan daerah.
Menurutnya, peningkatan PAD merupakan salah satu kunci penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah sehingga pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
“Kami ingin mempelajari secara langsung strategi yang diterapkan di Kota Mataram dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Praktik-praktik baik tersebut tentu bisa menjadi referensi penting bagi Kota Bima,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya regulasi daerah yang mampu memperkuat sistem pengelolaan pendapatan daerah sekaligus memastikan prosesnya berjalan secara transparan dan akuntabel.
Menurut Syamsurih, peningkatan PAD tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi ekonomi daerah, tetapi juga sangat bergantung pada efektivitas regulasi, sistem pengelolaan yang baik, serta sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Melalui studi komparatif ini diharapkan muncul berbagai gagasan baru yang bisa menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan maupun regulasi daerah terkait pengelolaan PAD di Kota Bima,” tambahnya.
DPRD Kota Bima berharap hasil kunjungan tersebut dapat menjadi referensi dalam memperkuat kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, sehingga potensi PAD dapat dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya DPRD Kota Bima dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal demi mendorong pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan.(Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.