![]() |
| Ilustrasi |
Dilansir dari Metromini Media.com edisi, Senin (15/6/2026) Melalui unggahan di media sosial, Handayani mengaku menemukan sejumlah kejanggalan dalam daftar penerima bantuan yang disebut sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah. Menurutnya, masih ada warga yang secara ekonomi tergolong layak menerima bantuan, namun justru tidak tercatat sebagai penerima manfaat.
Sebaliknya, ia menilai terdapat sejumlah penerima bantuan yang kondisi ekonominya relatif lebih baik dibanding warga lain yang selama ini berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Handayani mengungkapkan, di lingkungan tempat tinggalnya terdapat kepala keluarga yang harus membiayai anak-anaknya seorang diri namun tidak pernah mendapatkan bantuan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pendataan dan verifikasi yang dilakukan sebelum bantuan disalurkan.
Tidak hanya itu, ia juga menyoroti adanya dugaan penerima bantuan yang memiliki hubungan keluarga dengan penerima lainnya.
Menurutnya, hal tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat "Kami hanya ingin bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
Kalau perlu saya tunjukkan langsung siapa yang belum pernah menerima bantuan dan siapa yang sudah menerima," tulis Handayani dalam unggahannya.
Sorotan terhadap akurasi data penerima bantuan sosial ini bukan kali pertama terjadi di Kota Bima. Sebelumnya, publik juga dibuat prihatin dengan kisah pasangan suami istri lanjut usia (lansia) di Kelurahan Paruga yang disebut tidak mendapatkan bantuan program bedah rumah meski tinggal di rumah yang memprihatinkan dan dinilai layak menjadi prioritas penerima bantuan.
Kasus tersebut sempat viral di media sosial karena pada saat yang sama muncul informasi adanya penerima program bantuan perumahan yang justru dinilai memiliki kondisi ekonomi lebih baik dan masuk kategori mampu.
Peristiwa itu memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai ketepatan sasaran program bantuan pemerintah serta mekanisme verifikasi data calon penerima manfaat.
Rangkaian keluhan yang terus bermunculan dari masyarakat dinilai menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan warga penerima bantuan sosial maupun bantuan perumahan. Pasalnya, bantuan pemerintah sejatinya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Masyarakat berharap Dinas Sosial Kota Bima bersama instansi terkait melakukan verifikasi lapangan secara berkala dan transparan agar bantuan yang bersumber dari anggaran negara benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Sosial Kota Bima terkait keluhan yang disampaikan warga Kelurahan Santi maupun sorotan masyarakat mengenai akurasi data penerima bantuan.
Transparansi, validitas data, dan pengawasan yang ketat dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan setiap program bantuan pemerintah berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.(Red)
#pkh #pkhdaerah #bansos #kemensos #kotabima #bima


Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.