-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Atap Gedung Eks Wali Kota Gundul dan Ornamen Serasuba Hilang, Prosedur Penghapus Aset Pemkot Bima Dipertandingkan

| Selasa, Agustus 04, 2026 WIB Last Updated 2026-08-04T06:41:35Z
Patung kuda serasuba dan atap gedung eks kantor walikota Bima
Kota Bima,JangkaBima.-Direktur LEAD NTB, Agus Mawardi, mempertanyakan aktifitas pembongkaran gedung eks Kantor Wali Kota Bima dan hilangnya ornamen di Serasuba, menyebutnya sebagai pelecehan hukum tata kelola aset negara. 


LEAD NTB mendesak aparat penegak hukum memeriksa para pejabat terkait di Pemkot Bima karena menilai tindakan tersebut dilakukan tanpa lelang resmi KPKNL dan berpotensi merugikan keuangan daerah. 


Jelasnya, saat ini perhatian publik tertuju pada dua titik pengelolaan aset di Kota Bima yang diduga menabrak aturan dan berpotensi memicu konsekuensi hukum berat.


Pertama pembongkaran Gedung Eks Wali Kota Bima, kondisi fisik gedung rencananya dijadikan kantor manajemen RSUD Kota Bima terpantau sudah mulai "gundul" pada bagian atapnya.


 Publik mempertanyakan siapa aktor di balik pembongkaran sepihak tersebut. Secara regulasi, pembongkaran ini idealnya hanya boleh dilakukan oleh pemenang lelang resmi pasca penyerahan aset oleh Pemkot Bima ke KPKNL.  Jika dilakukan tanpa lelang, tindakan ini dikategorikan ilegal.


Kemudian hilangnya aset Historis di lapangan Serasuba, aset daerah berupa patung kuda dan berbagai ornamen historis di kawasan Serasuba kini telah hilang dari tempatnya. 


Hingga saat ini, belum ada kejelasan apakah Pemkot Bima sudah mendaftarkan dan melelang ornamen-ornamen tersebut melalui KPKNL atau belum.


Menurut Agus, ada aturan ketat terkait lelang KPKNL disetiap aset bongkar proyek. Berdasarkan aturan hukum tata kelola aset negara, kontraktor proyek tidak boleh langsung meruntuhkan bangunan lama yang tercatat sebagai aset daerah. Penjelasan regulasi ini mengacu pada prosedur baku kelayakan penghapusan aset.


Pemkot Bima wajib menyerahkan daftar aset yang akan dihapus kepada pihak KPKNL. Kemudian KPKNL menggelar lelang resmi untuk menentukan pemenang penawaran aset bongkaran tersebut.


Tambahnya, kemudian pihak yang memenangkan lelang (bukan kontraktor pembangunan) adalah pihak yang sah secara hukum untuk melakukan pembongkaran dan mengambil materialnya.


Setelah lahan bersih dan aset lama dihapus secara legal, barulah kontraktor pemenang tender proyek fisik dapat mulai bekerja sesuai kontrak.Prosedur ketat ini berkaca pada proyek pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Bima terdahulu, di mana bangunan lama wajib dilelang terlebih dahulu oleh KPKNL sebelum proyek fisik baru berjalan.


Untuk informasi, pada tahun 2025 Pemkot Bima melalui Dinas PUPR melakukan revitalisasi Lapangan Serasuba dengan anggaran Rp3,3 Milyar dikerjakan oleh CV Duta Cevate.


Sementara rehabilitasi eks kantor Wali Kota Bima direncakan tahun 2026 ini dengan anggaran Rp950 juta namun terjadi gagal tender satu kali. Anehnya LPBJ mengumumkan di laman LPSE bahwa pelaksanaan pekerjaan menjadi hanya Rp399 juta yaitu rehabilitasi bagian atap saja.


Dprd Kota Bima kemudian menemukan adanya dugaan pelanggaran, yaitu adanya pemecahan anggaran sehingga pihak PPK dan LPBJ membantalkan proyek dengan sistem Pengadaan Langsung diberikan ke CV Mitra Juang Utama, belakangan ternyata beralamat di kebun milik kepala LPBJ (Red)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar



Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.