-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Adendum Tujuh Paket Pedestrian Kota Bima Dipertanyakan, Bisa Bebas dari Denda Keterlambatan?

| Selasa, November 17, 2026 WIB Last Updated 2026-11-17T04:37:49Z

Pekerjaan pendestrian pertokoan Raba 
Kota Bima, JangkaBima.com.- Kebijakan Dinas PUPR Kota Bima melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memberikan adendum atau perpanjangan waktu terhadap tujuh paket pekerjaan pedestrian (trotoar) di Kota Bima menuai sorotan. Terlebih adanya pembebasan dari denda Keterlambatan.


Dasar pertimbangan pemberian tambahan waktu tersebut dipertanyakan, menyusul dugaan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang seharusnya dapat dikendalikan berdasarkan jadwal kontrak.


Syamsurijal menilai, PPK harus menjelaskan secara terbuka alasan dan dasar hukum pemberian adendum kepada tujuh paket pekerjaan tersebut. Terlebih, pekerjaan itu memiliki masa pelaksanaan selama 120 hari kalender, dengan tanggal mulai kontrak masing-masing pada 2 Juni dan 5 Juni 2026.


Dengan rentang waktu pelaksanaan tersebut, perencanaan, kesiapan teknis, hingga pengendalian pekerjaan semestinya menjadi perhatian sejak awal. Karena itu, ketika pekerjaan mengalami keterlambatan dan berujung pada pemberian perpanjangan waktu, keputusan PPK perlu diuji secara transparan.


Sedikitnya terdapat tiga alasan yang disebut menjadi pertimbangan pemberian adendum, yakni keterlambatan izin dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), kenaikan harga material, dan kelangkaan semen.


Alasan pertama yang dipersoalkan adalah lambatnya penerbitan izin dari BPJN untuk pelaksanaan pekerjaan di kawasan jalan.


Jelas Syamsurijal, persoalan ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kesiapan pekerjaan sebelum proses kontrak dilakukan. Jika izin tersebut merupakan salah satu persyaratan pelaksanaan, mengapa pekerjaan sudah ditayangkan dan dikontrakkan sementara aspek perizinannya belum tuntas?


Kesiapan administrasi, teknis, dan perizinan semestinya menjadi bagian penting dalam perencanaan pengadaan. Apabila keterlambatan izin menjadi penyebab terhambatnya pekerjaan, perlu ditelusuri sejak kapan permohonan diajukan dan siapa pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut.


Kemudian alasan kedua adalah kenaikan harga semen. Namun, alasan ini juga perlu diuji berdasarkan kronologi dan bukti pendukung. Sebab, informasi yang berkembang menyebutkan kenaikan harga material baru terjadi sekitar Oktober, sementara kontrak pekerjaan telah berjalan sejak Juni dan masa pelaksanaan sudah mendekati batas akhir.


Kenaikan harga material tidak serta-merta dapat dijadikan dasar pemberian perpanjangan waktu. Harus ada bukti yang menunjukkan hubungan langsung antara kondisi tersebut dengan keterlambatan pekerjaan serta kesesuaiannya dengan ketentuan kontrak.


Jika kelangkaan baru terjadi ketika masa kontrak hampir berakhir, pejabat Dinas PUPR Kota Bima harus mampu menjelaskan sejauh mana kondisi tersebut benar-benar memengaruhi progres pekerjaan.


Jangan sampai alasan kelangkaan material digunakan secara umum tanpa pembuktian yang terukur untuk membenarkan keterlambatan tujuh paket pekerjaan. 


Menurut Syamsurijal, hal yang tidak kalah penting untuk ditelusuri adalah konsekuensi pemberian adendum terhadap kewajiban penyedia membayar denda keterlambatan.


Sebab, perpanjangan waktu yang tidak didasarkan pada alasan dan prosedur yang sah berpotensi memberikan keuntungan kepada penyedia, terutama apabila keputusan tersebut berdampak pada pengenaan denda keterlambatan.


Muncul pula dugaan adanya perlakuan yang menguntungkan kelompok penyedia tujuh paket pedestrian tersebut. Meski demikian, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen kontrak, jadwal pelaksanaan, laporan kemajuan pekerjaan, kronologi keterlambatan, serta dokumen pertimbangan pemberian adendum.


Publik berhak mengetahui apakah keputusan tersebut benar-benar didasarkan pada ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau justru mengandung persoalan dalam proses pengambilan kebijakan.


Untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan tujuh paket proyek pedestrian tersebut, aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) maupun aparat penegak hukum diminta melakukan penelusuran.


Sebab, persoalan ini bukan semata-mata tentang tambahan waktu pengerjaan, melainkan juga menyangkut akuntabilitas penggunaan uang rakyat dan tanggung jawab pejabat pengelola kegiatan terhadap pelaksanaan proyek pemerintah.(Red)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar



Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.