-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Pekerjaan Tujuh Paket Proyek Trotoar Kota Bima Rp2,3 milyar Molor

| Selasa, November 17, 2026 WIB Last Updated 2026-11-17T01:09:41Z
Pekerjaan trotoar di Pertigaan Malake, Kilometer 0, Depan kantor walikota dan Pasar raba 
Kota Bima,JangkaBima.com.- Tujuh paket proyek pembangunan pedestrian atau trotoar di Kota Bima dengan total anggaran sekitar Rp2,3 miliar belum juga rampung sesuai tenggat kontrak. Padahal pernah jadi sorotan KPK RI.


Memasuki 16 November 2026, mayoritas pekerjaan masih berlangsung. Padahal, berdasarkan papan informasi proyek, rata-rata kontrak pekerjaan dimulai sejak awal Juni 2026 dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender.


Artinya, batas waktu penyelesaian pekerjaan telah terlampaui. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kesiapan perencanaan, proses pengadaan hingga pengawasan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Bima.


Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, proses pengadaan tujuh paket pedestrian tersebut diduga belum didukung kelengkapan rekomendasi dari Balai Jalan. Namun, proses lelang hingga penandatanganan kontrak justru telah dilakukan.


Tujuh paket pekerjaan tersebut tersebar di sejumlah lokasi, mulai dari depan Lapangan Pahlawan Raba, Depan kawasan Taman Hanna, depan dan belakang Kantor Wali Kota Bima, Taman Love, depan Paruga Nae hingga pertigaan Malake.


Pantauan JangkaBima.com di lapangan menunjukkan, sebagian besar pekerjaan masih berlangsung dengan tingkat penyelesaian yang berbeda-beda. Dari tujuh paket tersebut, hanya pekerjaan di bagian belakang Kantor Wali Kota Bima yang terlihat rampung. Paket tersebut dikerjakan CV Arga Permai dengan anggaran Rp297 juta.


Sementara pekerjaan pedestrian di depan Lapangan Pahlawan Raba hingga depan Kantor DPRD Kota Bima belum tuntas. Pekerjaan taman mini, pemasangan lampu hias serta penyediaan kursi taman masih harus diselesaikan. Paket senilai Rp355 juta itu dikerjakan CV Cahaya Nur.


Kemudian, pekerjaan di kawasan depan kantor BRIDA hingga Kantor Pos Raba juga masih berlangsung. Pemasangan tegel atau lantai pedestrian masih terlihat dikerjakan oleh CV Sinaran Santosa dengan anggaran Rp297 juta.


Kondisi serupa terlihat pada pedestrian di depan Kantor Wali Kota Bima. Pemasangan tegel belum sepenuhnya selesai, begitu pula penyediaan lampu dan kursi taman. Paket senilai Rp277 juta tersebut dikerjakan CV Lisna Jaya.


Di kawasan Taman Love, Kelurahan Monggonao, pekerjaan juga belum rampung. Proyek yang dikerjakan CV Megah tersebut memiliki anggaran Rp397 juta.


Selanjutnya, pedestrian di depan Paruga Nae dikerjakan CV Gembira Bersama Saudara dengan anggaran Rp373 juta.


Sementara itu, kondisi cukup mencolok terlihat pada proyek pedestrian di pertigaan Malake. Hingga pemantauan dilakukan, masih banyak bagian pekerjaan yang belum diselesaikan. Bahkan, pemasangan tegel disebut baru mulai dikerjakan. Paket senilai Rp263 juta tersebut juga dilaksanakan CV Gembira Bersama Saudara.


Dikonfirmasi terkait molornya tujuh paket pekerjaan tersebut, Kepala Dinas PUPR Kota Bima melalui PPK, M Sirajuddin, menjelaskan bahwa keterlambatan dipicu persoalan perizinan dari Balai Jalan.


Menurutnya, lokasi pekerjaan berada pada ruas jalan nasional sehingga membutuhkan rekomendasi dan persetujuan pemanfaatan badan jalan atau trotoar dari Balai Jalan NTB.


"Hampir dua bulan baru ada izin dari Balai Jalan, sehingga terjadi keterlambatan," ujarnya.


M Sirajuddin mengakui, saat kontrak kerja ditandatangani bersama penyedia, rekomendasi dan izin dari Balai Jalan belum diterbitkan. Akibatnya, pelaksanaan pekerjaan fisik tidak dapat langsung berjalan sesuai jadwal.


Selain persoalan perizinan, kelangkaan semen dalam tiga pekan terakhir juga disebut turut menghambat progres pekerjaan.


Atas sejumlah kendala tersebut, pemerintah daerah memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan melalui adendum kontrak kepada para penyedia. Perpanjangan itu diberikan tanpa dikenakan denda keterlambatan.


Meski demikian, Sirajuddin menyebut progres keseluruhan pekerjaan telah mencapai sekitar 80 sampai 90 persen. Bahkan, terdapat paket yang disebut tinggal memasuki tahapan Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima pertama pekerjaan, yakni proyek di belakang Kantor Wali Kota Bima.


Untuk informasi, di balik keterlambatan pekerjaan, persoalan lain yang tak kalah penting adalah skema pengadaan tujuh paket proyek pedestrian tersebut melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL).


Pemecahan paket ini sebelumnya turut menjadi sorotan dalam kegiatan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCIP) KPK RI yang berlangsung di Kantor Wali Kota Bima pada November 2026.


Sorotan tersebut berkaitan dengan pekerjaan yang berada pada satu kawasan atau ruas jalan, tetapi dibagi menjadi tujuh paket pengadaan.


Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan teknis dan pengadaan yang digunakan pemerintah daerah. Apakah pemecahan paket tersebut telah sesuai ketentuan, atau justru berpotensi menghindari mekanisme tender yang semestinya diterapkan?(Red)

#kotabima #ntb #trotoal #molor #proyek #kpkri

Tidak ada komentar:

Posting Komentar



Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.