![]() |
| Penampakan jalan telah di hotmix menuju Villa Wali Kota Bima |
Muhammad Rizal Ansari, Ketua PW SEMMI NTB melalui akun
media sosialnya "Semmi NTB Reposis" mempertanyakan apa urgensi tiga program
sekaligus pada satu akses jalan pegunungan.
Sementara setiap program yang bersumber dari Dana
Alokasi Umum (DAU) seharusnya wajib didahului Studi Kelayakan yang membuktikan kemanfaatan
ekonomi bagi masyarakat luas, bukan untuk kepentingan terbatas.
Ironisnya, program tersebut muncul dalam pergeseran
anggaran bulan Maret Tahun 2025, tak lama setelah pelantikan Wali Kota Bima.
Namun tidak pernah dibahas dan tidak tercantum dalam Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bima, RENJA dan Renstra Dinas PUPR Kota Bima. Begitupun
dalam KUA-PPAS, RKA masing-masing SKPD.
Menurutnya, fakta ini menimbulkan dugaan kuat bahwa
program tersebut tidak melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang sah,
sebagaimana diatur dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
Seperti dilansir media ini sebelumnya, kebijakan
Pemkot Bima memprioritaskan pengaspalan dan pemasangan lampu jalan menuju villa
pribadi Wali Kota Bima mendapatkan sorotan keras dari masyarakat.
Terlebih ditengah kondisi keuangan pemerintah yang
sedang minim, Pemkot Bima melalui Dinas PUPR malah mengalokasikan anggaran
untuk kepentingan pribadi kepala daerah. Sementara masih banyak jalan rusak dan
infrastruktur pertanian jadi kebutuhan rakyat tak pernah diutamakan.
Termasuk lampu jalan dengan tenaga surya habiskan
anggaran hampir Rp 5 milyar, harusnya di prioritas untuk kebutuhan masyarakat
malah diutamakan di jalan yang tak ada aktifitas ekonomi.(red)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.