Notification

×

Iklan

Iklan

DPRD Belum Bisa Pastikan, Apakah Rencana Aspal Jalan Menuju Villa Wali Kota Pernah Dibahas Bersama atau Tidak

| Sabtu, Desember 20, 2025 WIB Last Updated 2025-12-20T12:00:56Z
Ketua Komisi III DPRD Kota Bima, Sukri Dahlan (kiri), jalan menuju villa wali kota bima 
Kota Bima, JangkaBima.- Ketua Komisi III DPRD Kota Bima, membidangi Pembangunan, Sukri Dahlan mengaku akan melihat dulu data jelas terkait anggaran pengaspalan jalan menuju villa Wali Kota Bima, apakah sudah dibahas bersama DPRD atau belum.


"Soal Pengaspalan Jalan Villa Wali Kota akan melihat dulu data, " ungkap duta Partai Demokrat saat dikonfirmasi, Kamis malam (19/12).


Apalagi ini menyangkut hal tehnis, tentu harus berbasis data, tak bisa dijelaskan tanpa data " saya masih diluar daerah, untuk lebih jelasnya bisa langsung konfirmasi ke DPRD yang ikut rapat kerja dengan instansi terkait," ujarnya singkat via WhatsApp.


Seperti pemberitaan media ini sebelumnya, proyek pengaspalan jalan menuju villa pribadi Wali Kota Bima menuai sorotan tajam dari masyarakat luas. 


Ditengah minimnya anggaran pemerintah dan banyak jalan lingkungan serta infrastruktur pertanian rusak, Pemkot Bima malah mengutamakan pengaspalan jalan menuju villa pribadi kepala daerah berlokasi di pegunungan So Temba Kolo. 


Beragam tanggapan masyarakat, menyesakkan kebijakan kepala daerah yang lebih mementingkan aspal jalan menuju villa pribadi dari pada jalan dan gang ditengah pemukiman rakyat.


Termasuk pemasangan lampau jalan di jalan menuju villa, padahal masih banyak jalan  menuju pemukiman warga yang masih gelap gulita. 


Sorotan tersebut datang dari Muhammad Rizal Ansari, Ketua PW SEMMI NTB melalui akun media sosialnya "Semmi NTB Reposisi"  mempertanyakan apa urgensi tiga program sekaligus pada satu akses jalan pegunungan.


Serta menilai kebijakan pengaspalan jalan tersebut diduga tak sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran. 


Belakangan, Pemkot Bima menyangkal, dengan mengatakan penganggaran dan perencanaan pengaspalan jalan menuju villa pribadi wali kota bima sudah dibahas bersama lembaga DPRD sejak Tahun 2024.


Namun kemudian dibantah oleh Mantan Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas PUPR Kota Bima, M Syahwan. Bahwa anggaran Pengaspalan Jalan dimaksud masuk saat proses pergeseran anggaran pada bulan Maret 2025, atau tak masuk dalam APBD murni tahun 2025.


Sampai berita ini dilansir, Kepala Dinas PUPR, Didi Fahdiansyah dan Kepala Bapedda, Syarif Rustaman coba di konfirmasi belum memberikan tanggapan terkait pernyataan mantan Kabid cipta karya. (Red)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar



Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.