Bank Dunia Beri Enam Catatan Perbaikan Proyek NUFRep dan JICA pada Pemkot Bima

Rakor antara Bank Dunia dan jajaran Pemkot Bima soal proyek NUFRep dan Jica

Kota Bima, JB.-

Perwakilan Bank Dunia (Work Bank) berikan enam catatan perbaikan pada Pemerintah Kota Bima terkait pelaksanaan proyek program NUFRep dan JICA.

 

Itu disampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama konsultan tim Bank Dunia dalam rangka evaluasi hasil monitoring sejumlah program pengendalian banjir perkotaan di Kota Bima Kamis, 30 Oktober 2025.

 

Enam poin yang menjadi catatan perbaikan merupakan hasil monitoring dan evaluasi lapangan oleh Bank Dunia terhadap proyek NUFReP dan JICA di Kota Bima, yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkot Bima.

Enam poin catatan perbaikan dari World Bank terhadap proyek drainase primer meliputi, jaringan drainase terintegrasi antara drainase sekunder dan primer yang belum dilengkapi penyaring sampah dari drainase sekunder ke drainase primer, struktur permanen berupa akses jalan beton di atas badan saluran drainase primer.

Selain itu, adanya aktivitas warga yang mendirikan bangunan permanen di atas saluran drainase, sisa lahan di kawasan Kelurahan Penatoi yang bersertifikat hingga ke badan jalan, belum adanya pembangunan pengelolaan limbah pabrik tahu di area terdampak, serta lahan warga terdampak program yang meminta percepatan penyelesaian sertifikat tanah.

Pj Sekda Kota Bima, Hj. Mariamah menyampaikan bahwa beberapa catatan perbaikan hasil evaluasi dan monitoring dari pihak World Bank kami terima dan harus segera ditindaklanjuti oleh dinas teknis, terutama dinas PUPR, Dinas Perkimtan dan DLH.

“Catatan perbaikan ini menjadi perhatian khusus dari Pak Wali (Wali Kota Bima) yang harus diselesaikan dengan cepat di lapangan," tegas Pj Sekda Hj Mariamah.

Ia menuturkan bahwa sejumlah catatan perbaikan teknis di lapangan yang perlu segera ditangani yaitu saringan sedimentasi dan sampah dari drainase sekunder yang masuk ke drainase primer agar tidak terjadi penumpukan sampah didalam saluran drainase primer, sehingga tidak terjadi penyumbatan saluran.

"Kemudian untuk limbah pabrik tahu milik warga di wilayah terdampak segera buatkan sumur resapan yang menampung limbah tahu agar tidak mencemari lingkungan," ujarnya.

Mariamah juga mengapresiasi pelaksana proyek yang merespon berbagai usulan dan masukan dari masyarakat mengenai kualitas material fisik beton yang dinilai tidak sesuai spesifikasi dan menggantinya dengan kualitas bagus.

Ia menegaskan, ini sebagai wujud komitmen pemerintah dan pelaksana dalam melakukan hal pengawasan dilapangan, agar output dari proyek ini betul-betul dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Konsultan Tim World Bank, Sri Sumandari, ST mengapresiasi langkah dan komitmen Pemkot Bima dalam rangka menindaklanjuti kendala-kendala teknis dilapangan sehingga program nasional ini terlaksana dengan baik.

Kata dia, secara keseluruhan progres tindak lanjut temuan di lapangan telah mencapai sekitar 40 persen. Namun, ia menilai masih diperlukan perbaikan pada berbagai aspek pelaksanaan kegiatan.

"Sebagian besar sudah ditindaklanjuti, tetapi masih dibutuhkan penuntasan dan konsistensi dalam penerapan di lapangan,” pungkas Sri.

Rapat kordinasi berlangsung di Aula Kantor Bappeda Kota Bima yang dipimpin oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Bima, Hj Mariamah, SH tersebut dihadiri oleh Tim Konsultan World Bank, Sekretaris DLH Kota Bima, Kepala Dinas PUPR Kota Bima, Sekretaris Dinas Perkim dan Pertanahan Kota Bima, Sekretaris Bappeda Kota Bima, Sekretaris Dinas Kominfotik Kota Bima, Ketua LP2DER Bima, perwakilan KPH Maria Donggomasa, serta perwakilan Akademisi dari kampus STIE Bima.(red)