Masalah Pergeseran Anggaran, Kesekian Kalinya DPRD Kota Bima Panggil OPD Lingkup Kota Bima

Suasana Rakor DPRD Kota Bima bahas masalah Pergeseran Anggaran 

Kota Bima, JangkaBima.- Masih menyisakan masalah, kembali DPRD Kota Bima menanggapi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah OPD Lingkup Kota Bima.

Rakor dengan sejumlah OPD digelar Selasa 17 Juni 2025,  DPRD juga mempertanyakan masalah realisasi belanja yang masih sangat minim, diangka 26 persen pada semester pertama.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan didampingi Wakil Ketua, Ryan Kusuma Permadi, serta dihadiri sejumlah anggota dewan lainnya. 

Namun, rapat ini turut diwarnai dengan kekecewaan dewan atas ketidakhadiran beberapa OPD yang telah diundang.

“Dari sembilan OPD yang diundang, hanya beberapa yang hadir. Ini sangat kami sayangkan. Kehadiran mereka penting karena ada alokasi belanja modal yang perlu kami pastikan apakah sudah direalisasikan atau belum,” ungkap Alfian.

Ia menekankan, fungsi pengawasan DPRD menuntut adanya transparansi dari OPD, terlebih dalam konteks pergeseran anggaran.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Bima, Adisan yang turut hadir, menyampaikan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah, terutama setelah adanya efisiensi dan pergeseran anggaran.

“Kita sudah memasuki akhir semester pertama. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa program-program yang telah dianggarkan benar-benar berjalan dan berdampak,” ujarnya.

Terkait progres penyerapan anggaran, Adisan menyebutkan bahwa data lengkap akan disampaikan oleh Sekretaris BPKAD.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Adilansyah, memberikan penjelasan mengenai soal belanja modal. Ia menyampaikan bahwa beberapa kegiatan sudah mulai berjalan.

“Beberapa proyek sudah melalui tahapan klarifikasi perusahaan, proses lelang telah selesai, dan kini mulai memasuki tahap pekerjaan,” jelasnya.

Rapat ini menjadi bagian dari langkah pengawasan rutin DPRD guna memastikan seluruh proses penganggaran dan realisasinya berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(Red)