LEAD NTB Kritik Kinerja Komisi III DPRD Kota Bima, Dinilai Gagal Total

Direktur LEAD NTB, Agus Mawardi

Kota Bima,JangkaBima.-Fungsi pengawasan DPRD Kota Bima kembali menuai kritik. Sejumlah aktivis menilai Komisi I dan Komisi III gagal menjalankan peran strategisnya dalam mengawal isu pendidikan dan berbagai proyek pembangunan yang tengah menjadi sorotan publik.

Direktur Eksekutif Lembaga Edukasi dan Advokasi (LEAD NTB), Agus Mawardy, melontarkan kritik keras terhadap kinerja kedua komisi tersebut. Ia menilai, hingga saat ini belum terlihat langkah konkret maupun sikap tegas dalam merespons persoalan yang berkembang.

“Dalam sejumlah isu krusial, baik di sektor pendidikan maupun proyek pembangunan, kami melihat Komisi I dan Komisi III tidak menunjukkan kinerja pengawasan yang efektif,” ujar Agus, Kamis, 30 April 2026.

Ia secara khusus menyoroti peran Ketua Komisi I, Yogi Prima Ramadhan, dan Ketua Komisi III, Sukri Dahlan, yang dinilai belum mampu menggerakkan fungsi kontrol secara optimal.

“Peran pimpinan komisi seharusnya menjadi motor pengawasan. Namun yang terjadi, justru tidak terlihat dampak signifikan dalam mengawal kebijakan maupun pelaksanaan program pemerintah,” tegasnya.

Menurut Agus, lemahnya pengawasan tersebut memperkuat kesan bahwa DPRD tidak hadir secara maksimal di tengah berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.

“Keberadaan Ketua Komisi I dan Komisi III terkesan tidak produktif. Fungsi kontrol yang menjadi tugas utama DPRD tidak dijalankan secara maksimal,” katanya.

LEAD NTB pun mendesak pimpinan DPRD Kota Bima dan pimpinan fraksi partai politik untuk segera melakukan evaluasi terhadap kedua pimpinan komisi tersebut.

“Kami mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh. Jika tidak ada perubahan, maka ini akan terus merugikan kepentingan publik,” lanjut Agus.

Ia juga menyinggung kemungkinan adanya faktor kedekatan politik yang berpotensi memengaruhi independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan “Perlu dijelaskan ke publik, apakah ada faktor kedekatan politik atau kepentingan tertentu yang membuat pengawasan tidak berjalan profesional. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Agus menegaskan, DPRD sebagai representasi rakyat seharusnya berdiri di garis depan dalam mengawasi jalannya pemerintahan, bukan justru terlihat pasif.

“Pengawasan harus tegas, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Jika tidak, maka kehadiran DPRD kehilangan makna,” pungkasnya.

Salah satu contoh mandulnya kinerja komisi III, banyak proyek di tahun 2025 tak berjalan sesuai perencanaan dan bahkan jadi sorotan masyarakat. Proyek Air bersih dan revitalisasi lapangan Serasuba.

Kemudian juga kini proyek kolam retensi Ama Hami tak kunjung mulai dikerjakan , karena adanya kendala lahan. Pengaspalan jalan prioritaskan jalan menuju villa wali kota dan pejabat, serta Sejumlah program pembangunan lainnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPRD Kota Bima, khususnya Ketua  Komisi III, belum memberikan tanggapan resmi atas kritik tersebut.(Red)