DLH, Dishub dan Perkim Dapat Dana Besar dari Hasil Pergeseran Anggaran

TAPD Kota Bima saat paparkan realokasikan hasil pergeseran anggaran 

Kota Bima, JangkaBima.- Rabu 11 Juni 235, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bima kembali menggelar rapat koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Rapat tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan sehari sebelumnya, yang membahas implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi dan pergeseran anggaran.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih secara khusus membahas detail realokasi anggaran hasil efisiensi yang telah dilakukan eksekutif sebanyak tiga kali.

Kata dia, Inpres ini mengamanatkan efisiensi penggunaan anggaran oleh kepala daerah seluruh Indonesia, pasca pelantikan pada awal tahun. Dalam konteks Kota Bima, APBD 2025 lebih dari Rp1 triliun, dan terdapat 9 poin efisiensi yang harus dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak eksekutif.

“Tujuan rapat ini, untuk mendalami pos-pos anggaran mana saja yang telah digeser, dan ke mana alokasi barunya disalurkan,” ujarnya. 

Mewakili Pemerintah Kota Bima, Asisten II Setda Kota Bima H Sukarno menyampaikan, eksekutif telah menyiapkan seluruh rincian realokasi anggaran, dan penjabaran teknisnya diserahkan kepada Kabid Anggaran BPKAD Kota Bima, Muslih.

Dalam pemaparannya, Muslih menjelaskan bahwa efisiensi dan pergeseran dilakukan dalam tiga tahap. Pada tahap kedua, rincian realokasi hasil pergeseran yakni di ke Dinas Perkim sebesar Rp.16 miliar, di antaranya untuk anggaran bedah rumah Rp.1 miliar, pembebasan lahan untuk proyek Nufrep dan biaya pendukung lainnya Rp.15 miliar. 

Kemudian ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebesar Rp.10 miliar, dialokasikan untuk pengadaan bulldozer Rp.6,5 miliar, pengadaan kontainer sampah Rp.2 miliar, penataan taman, tempat sampah taman, dan pemeliharaan lampu taman.

Kemudian Dinas Perhubungan sebesar Rp.6 miliar, di antaranya untuk pengadaan lampu solarcell Rp.5 miliar, pemeliharaan lampu hias jembatan, perlengkapan jalan, dan rambu-rambu. 

Lalu ke Dinas Pariwisata, Rp740 juta, untuk belanja sewa peralatan umum Rp580 juta. 

Kemudian ke Sekretariat Daerah Rp1,1 miliar, di Bagian Kesra khusus untuk kebutuhan jamaah haji dan di Bappeda sebanyak Rp528 juta, untuk penyusunan sejumlah dokumen perencanaan pembangunan.(Red)