Politisi dan Mantan Birokrasi di Pilkada Kota Bima 2024

ilustrasi

Kota Bima, JB.- Pelaksanaan pilkada Kota Bima tahun 2024 tinggal menghitung bulan, informasi tentang bursa bakal calon mulai bertebaran, selain akan di ramaikan oleh sejumlah politisi juga datang dari sejumlah mantan birokrasi.

 

Sudah terang-terang dan ikut konvensi adalah Ketua Dewan Pakar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bima juga mantan Kepala Inspektorat yang juga lebih dikenal saat menjabat Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, Drs H Azhari.

 

Sementara dari kalangan politisi besar di Kota Bima, seperti Ketua DPD II Golkar yang juga saat ini menjabat Ketua DPRD Kota Bima, Alvian Indrawirawan (Dae Pawan), Ketua DPD II PAN Kota Bima, Feri Sofiyan, Ketua DPD II Partai Demokrat, Rian Kusuma Permadi dan anggota DPRD Provinsi NTB, H Arahman H Abidin (aji Man), termasuk juga Sekretaris DPD PAN Kota Bima saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD, Syamsurih.

 

Tentu yang tak kalah santer informasi berkembang adalah majunya HM Rum yang saat ini sedang menjabat Pj Wali Kota Bima, walaupun kepastian maju mantan Kepala Dinas di Provinsi NTB dibantah oleh yang bersangkutan.

 

Sejumlah skema siapa berpasangan dengan siapa, siapa sosok figur bakal calon Wali Kota dan siapa figur bakal calon Wakil Wali Kota Bima sudah mulai bertebaran di laman Media Sosial (medsos).

 

Tidak saja sekedar isu, bahkan foto para figur dari para bakal calon pemimpin sudah disanding-sandingkan, namun masih pada antara para politisi murni, sementara dari mantan birokrasi belum nampak diatas panggung.

 

Untuk  informasi, Dae Pawan, Feri Sofiyan, H Arahman, Rian Kusuma Permadi dipastikan mantap dan siap maju di pilkada Kota Bima.

 

Sementara dari mantan birokrasi, Drs H Azhari sempat diwawancara media ini, menyatakan kesiapannya maju menjadi bakal calon wali kota bima periode 2024-2029.

 

Bahkan dirinya mengaku sudah mengikuti konvensi dan yakin mendapatkan dukungan penuh dari partai besutan Ahmad Syaikhu. Untuk PKS sendiri pada pileg kemarin berhasil meraih 3 kursi di DPRD Kota Bima.

 

Sementara PAN 5 kursi, Golkar 5 kursi, Demokrat 4 kursi, Nasdem 3 kursi, PKS 3 kursi, Gerindra 2 kursi, PBB 1 kursi dan  Hanura 1 kursi serta PDIP 1 kursi.

 

Mundur kebelakang dari pengalaman selama ini di setiap konstalasi perebutan kursi nomor satu di daerah, tidak saja dinamika saat pilkada, juga menjadi perbicangan khalayak ramai setelah kepala daerah dan wakilnya terpilih dan menjabat.

 

Terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dari yang sama-sama dari kalangan politisi meninggal jejak dinamika yang sangat keras, keretakan hubungan saat berhasil menduduki kursi jabatan politik sebagai kepala daerah kerap mewarnai perjalanan mereka dalam memimpin daerah. Terakhir terjadi di Kota Bima.

 

Walaupun tak semua pasangan kepala daerah dari sama-sama kalangan politi meninggalkan kesan tak baik, ada juga yang cukup harmonis, terlepas dari keduanya berstatus kakak dan adik, yaitu di era kepemimpinan HM Qurais dan H Arahman H Abidin sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima.

 

Kemudian muncul wacana, apakah tak sebaiknya bakal calon kepala daerah mendatang menyandingkan figur dari politisi dan mantan birokrasi? Namun pertanyaannya tersebut tentunya kembali ke tangan rakyat sebagai penentu pilihan.

 

Sebagai pembanding, roda pemerintah di Kabupaten Bima yang dua periode dipimpin oleh Bupati Bima, Hj Indah Damayanti Putri datang dari politisi dan Waki Bupati Bima, M Dahlan yang merupakan mantan birokrasi hampir tak terlihat dan terdengar adanya keretakan hubungan antar keduanya.

 

Walaupun riak-riak diawal kepimpinan mereka sempat terdengar, namun terbukti di dua periode kepimpinan kedua kepala daerah itu mampu memperlihatkan hubungan harmonis hingga menjelang massa akhir jabatannya. (red)