Optimalkan Penanganan Bencana, Pj Wali Kota Bima Menghadap BNPB

Pj Wali Kota Bima saat bertemua Kedeputian Penanganan Darurat serta Kedeputian Logistik BNPB

Kota Bima, JB.-

Selasa (28/11/2023) Usai hadiri rangkaian kegiatan APKASI, Pj Wali Kota Bima, HM Rum bertemu Kedeputian Penanganan Darurat serta Kedeputian Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia.

 

Tujuan dari pertemuan tersebut adalah membangun link yang kuat dalam upaya penanganan, antisipasi, serta mitigasi ancaman bencana banjir di Kota Bima.

 

Dalam pertemuan tersebut, HM Rum menyampaikan komitmen Pemerintah Kota (pemkot) Bima untuk bekerja sama secara erat dengan BNPB guna meningkatkan kapabilitas dalam menghadapi potensi bencana banjir. 

 

Adanya sinergi antara pemerintah daerah dan BNPB diharapkan didapatkan langkah-langkah strategis dapat diimplementasikan secara efektif.

 

Pada kesempatan itu pula, HM Rum menekankan pentingnya kolaborasi dalam upaya pencegahan, respons, dan rehabilitasi pasca-bencana.

 

Bersama-sama dengan BNPB, mereka merancang langkah-langkah konkret untuk memperkuat infrastruktur, sistem peringatan dini, dan koordinasi antar lembaga guna meminimalkan dampak bencana banjir di wilayah Kota Bima sebagai salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana banjir yang cukup tinggi.

 

Termasuk aspek logistik dan peralatan yang diperlukan dalam situasi darurat. Kedeputian Logistik dan Peralatan BNPB turut memberikan masukan serta komitmen untuk menyediakan dukungan yang diperlukan agar penanganan bencana dapat dilakukan dengan optimal.

 

Adanya upaya bersama ini, diharapkan Kota Bima dapat membangun ketangguhan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman banjir, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

HM Rum yang pernah menjabat ketua Satgas Penanganan Bencana Banjir Kota Bima 2016 ketika menjabat sebagai Kepala BPBD Provinsi NTB menjelaskan bahwa dalam pertemuan krusial tersebut terungkap beberapa informasi penting yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan alokasi anggaran kebencanaan dari BNPB RI.

 

Dokumen yang perlu dipersiapkan oleh daerah untuk mendapatkan alokasi anggaran kebencanaan dari BNPB umumnya mencakup Rencana Kontinjensi Bencana (RKB) yaitu Dokumen strategis yang merinci skenario bencana yang mungkin terjadi di daerah dan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk penanganan, mitigasi dan pemulihan.

Selanjutnya dokumen laporan evaluasi dampak bencana terkini berupa analisis dampak bencana terbaru beserta kerugian yang diakibatkannya. Dokumen ini membantu memahami kebutuhan anggaran yang spesifik.

Lebih jauh HM. Rum mengungkapkan bahwa dokumen profil risiko bencana daerah yang menyajikan informasi terkait potensi risiko bencana di daerah tersebut, melibatkan analisis kerentanan dan kapasitas juga sangat diperlukan untuk mendapatkan pemetaan awal dalam menangani potensi bencana.

Terakhir Pj. Wali Kota Bima menjelaskan bahwa menurut arahan dari Direktur Kedeputian Penanggulangan Darurat dan Direktur Kedeputian Logistik dan Peralatan BNPB, Pemerintah Kota Bima harus segera memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Risiko Bencana (RPBRB) guna menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional.

Disamping itu, Pj. Wali Kota Bima, yang akrab disapa Abi Rum ini mengungkapkan bahwa dokumen pendukung teknis dan kelembagaan yang menjelaskan struktur organisasi, kemampuan teknis, dan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan kegiatan kebencanaan juga merupakan hal yang patut dipersiapkan Pemerintah Kota Bima.

Diakhir keterangannya, HM Rum menjelaskan bahwa satu lagi dokumen yg diperlukan adalah Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat Wali Kota sebagai dasar penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dan yang lebih penting lagi adalah dokumem back-up administrasi penggunaan dana tersebut yang sekiranya pada tahun-tahun sebelumnya belum dilengkapi, agar segera dipenuhi. 

"Dengan demikian Dana Siap Pakai kebencanaan dapat langsung digunakan untuk respons cepat dalam situasi darurat. Dana ini memungkinkan penyedia bantuan dan lembaga kemanusiaan untuk segera menyediakan bantuan pangan, perlindungan, perawatan medis, dan kebutuhan mendesak lainnya kepada korban bencana tanpa menunggu proses pengumpulan dana yang panjang", tegasnya.(red)