PJ Wali Kota Bima Hadiri Penandatangan Kerjasama Program Jaksa Garda Desa

suasana usai penandatangan MOU Pemprov NTB dan Kajati NTB

Kota Bima, JB.-

Pj Wali Kota Bima, HM Rum, selasa (24/10/2024) hadiri penandatanganan MOU antara Pemprov NTB dengan Kajati NTB dalam rangka peningkatan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa)

 

Acara digelar di Gedung Graha Bhakti Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) turut dihadiri pula oleh sejumlah Bupati dan Wali Kota se –NTB.

 

Mengawali sambutannya, Pj Gubernur NTB menjelaskan, bahwa penandatanganan kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya Pemprov NTB untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada masyarakat desa. 

Program Jaksa Garda Desa akan fokus pada peningkatan pelayanan hukum, penegakan hukum, dan pembinaan hukum di tingkat desa. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh warga desa.

Sesaat setelah acara penandatanganan kesepakatan tersebut, Pj Wali Kota Bima, HM Rum, menyampaikan dukungannya terhadap upaya sinergi antara Pemerintah Propinsi NTB dan Kejaksaan Tinggi Propinsi NTB.

 

Dirinya pun menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum dalam menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil dan berkeadilan bagi seluruh warga masyarakat.

HM Rum juga menggarisbawahi peran serta aktif Pemkot Bima dalam mendukung pelaksanaan Program Jaksa Garda Desa di wilayah Kota Bima.

 

Menurutnya, program ini merupakan kunci keberhasilan program ini. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, kejaksaan, dan masyarakat, diharapkan program ini akan memberikan manfaat yang nyata bagi warga desa/kelurahan di Kota Bima.

Penandatanganan kesempatan bersama antara Pemprov dan Kejati NTB ini mencerminkan komitmen kuat untuk memajukan sistem peradilan di tingkat desa dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

 

“ harapannya program ini akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum untuk kebaikan bersama", tutup H.M Rum.(Red)