-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Sengketa Tanah Menghantam Proyek Kolam Retensi Ama Hami, Pekerjaan Terancam Mangkrak

| Jumat, September 25, 2026 WIB Last Updated 2026-09-25T11:40:00Z
Pagar di Lokasi lahan kolam retensi Ama Hami diklaim ahli waris 
Kota Bima, JangkaBima.com.- Proyek pembangunan Kolam Retensi di kawasan Ama Hami, Kota Bima, tersandung sengketa lahan. Pekerjaan di sejumlah titik disebut tertunda setelah ahli waris memperkuat pagar pada bidang tanah yang mereka klaim sebagai milik keluarga.


Sengketa itu menjadi persoalan serius bagi proyek pengendalian banjir yang dikerjakan melalui program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) dibiayai Work Bank. Jika persoalan status lahan tidak segera diselesaikan, pekerjaan fisik proyek berpotensi terganggu dan target penyelesaiannya terancam.

 

Di lokasi, ahli waris H. Abdullah Idrus kembali memperkuat sejumlah bagian pagar yang berada di atas lahan yang di klaim berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1228. Langkah tersebut berdampak pada aktivitas pekerjaan proyek di area yang disengketakan.

 

Namun, pihak ahli waris membantah bahwa pemasangan atau perbaikan pagar tersebut merupakan bentuk penguasaan baru atas tanah.

 

Dalam keterangan tertulis, ahli waris melalui Kuasa Hukum, Mahfud SH menyatakan batas fisik tanah telah ada sejak lama. Pekerjaan yang dilakukan saat ini, kata mereka, sebatas memperbaiki dan memperkuat pagar yang rusak atau tidak lagi jelas.

 

“Tindakan yang dilakukan saat ini semata-mata berupa memperkuat, memperbaiki, dan memperjelas kembali pagar atau batas yang telah ada, terutama pada bagian yang telah rusak, tidak jelas, atau perlu ditegaskan kembali,” ujarnya.

 

Mereka juga menegaskan tidak ada niat untuk memperluas bidang tanah di luar dokumen kepemilikan “Tindakan tersebut tidak dimaksudkan untuk memperluas bidang tanah, mengubah batas, mengambil tanah di luar SHM Nomor 1228, ataupun membentuk penguasaan baru,” katanya.


Menurut Mahfud, seluruh tindakan pemeliharaan batas tanah dilakukan dengan mengacu pada dokumen SHM Nomor 1228. Mereka juga menyatakan tidak bermaksud mendahului proses pengukuran maupun plotting resmi yang dilakukan Kantor Pertanahan.

 

Penguatan pagar oleh ahli waris kini menjadi semacam penanda fisik bahwa persoalan lahan belum selesai. Di tengah berlangsungnya proyek, batas tanah dan dokumen kepemilikan justru kembali menjadi pusat perhatian.

 

Persoalan kemudian tidak berhenti pada pagar. Sengketa tersebut membuka pertanyaan yang lebih besar: bagaimana pemerintah memastikan seluruh bidang tanah yang menjadi lokasi proyek telah memiliki status hukum yang jelas sebelum pekerjaan dilakukan?

 

Di tengah polemik itu, muncul pula tudingan mengenai perlakuan berbeda dalam penanganan lahan yang berada di sekitar proyek. Pihak yang mempersoalkan proyek menilai terdapat dugaan tebang pilih dalam sikap Pemerintah Kota Bima. Pada satu sisi, pemerintah disebut tetap mempertahankan klaim bahwa lahan milik ahli waris H. Abdullah Idrus merupakan aset pemerintah. Namun pada bidang lain yang disebut dikuasai warga berinisial Y, proyek justru disebut menghindari lahan tersebut.

 

Dugaan tersebut masih merupakan klaim dari pihak yang bersengketa dan memerlukan klarifikasi serta pembuktian dari pemerintah maupun instansi pertanahan.

 

Kontras itu kini menjadi bagian penting dari polemik proyek Kolam Retensi Ama Hami. Sebab, jika pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat atas seluruh lahan proyek, status dan dokumen penguasaan setiap bidang semestinya dapat dijelaskan secara terbuka.

 

Sebaliknya, jika terdapat bidang tanah yang masih disengketakan, pekerjaan konstruksi berisiko berhadapan dengan persoalan hukum dan sosial di lapangan.

 

Pemerintah Kota Bima sebelumnya menyatakan proyek Kolam Retensi Ama Hami merupakan bagian dari upaya mengatasi persoalan banjir. Namun, keberadaan sengketa lahan membuat penyelesaian proyek tidak hanya bergantung pada pekerjaan konstruksi.

 

Tanpa kepastian itu, proyek pengendalian banjir yang dibangun untuk mengatasi persoalan air justru berisiko tersendat karena persoalan tanah.

 

Kini publik menunggu penjelasan Pemerintah Kota Bima dan Kantor Pertanahan mengenai status SHM Nomor 1228, batas bidang tanah, dasar klaim kepemilikan pemerintah, serta alasan proyek disebut tidak memasuki bidang tanah yang dikuasai warga berinisial Y.(red)

#NUFReP #workbank #kotabima #kolamretensi #amahami #bima #ntb #lahan #sengketalahan


Berita Berkaitan : 

https://www.jangkabima.com/2026/09/%20Sengketa-Lahan-Kolam-Retensi-Amahami-Pemkot-Bima-Mengaku-Kantongi-Bukti-Aset.html


https://www.jangkabima.com/2026/09/Polemik-Lahan-Proyek-Kolam-Retensi-Ama-Hami-Kian-Bergolak-Kuasa-Hukum-Tantang-Pemkot-Bima-Buka-Dokumen.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar



Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.