![]() |
| Pagar di Lokasi lahan kolam retensi Ama Hami diklaim ahli waris |
Sengketa itu menjadi persoalan serius bagi proyek pengendalian banjir yang dikerjakan melalui program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) dibiayai Work Bank. Jika persoalan status lahan tidak segera diselesaikan, pekerjaan fisik proyek berpotensi terganggu dan target penyelesaiannya terancam.
Di
lokasi, ahli waris H. Abdullah Idrus kembali memperkuat sejumlah bagian pagar
yang berada di atas lahan yang di klaim berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM)
Nomor 1228. Langkah tersebut berdampak pada aktivitas pekerjaan proyek di area
yang disengketakan.
Namun,
pihak ahli waris membantah bahwa pemasangan atau perbaikan pagar tersebut
merupakan bentuk penguasaan baru atas tanah.
Dalam
keterangan tertulis, ahli waris melalui Kuasa Hukum, Mahfud SH menyatakan batas
fisik tanah telah ada sejak lama. Pekerjaan yang dilakukan saat ini, kata
mereka, sebatas memperbaiki dan memperkuat pagar yang rusak atau tidak lagi
jelas.
“Tindakan
yang dilakukan saat ini semata-mata berupa memperkuat, memperbaiki, dan
memperjelas kembali pagar atau batas yang telah ada, terutama pada bagian yang
telah rusak, tidak jelas, atau perlu ditegaskan kembali,” ujarnya.
Mereka
juga menegaskan tidak ada niat untuk memperluas bidang tanah di luar dokumen
kepemilikan “Tindakan tersebut tidak dimaksudkan untuk memperluas bidang tanah,
mengubah batas, mengambil tanah di luar SHM Nomor 1228, ataupun membentuk
penguasaan baru,” katanya.
Menurut
Mahfud, seluruh tindakan pemeliharaan batas tanah dilakukan dengan mengacu pada
dokumen SHM Nomor 1228. Mereka juga menyatakan tidak bermaksud mendahului
proses pengukuran maupun plotting resmi yang dilakukan Kantor Pertanahan.
Penguatan
pagar oleh ahli waris kini menjadi semacam penanda fisik bahwa persoalan lahan
belum selesai. Di tengah berlangsungnya proyek, batas tanah dan dokumen
kepemilikan justru kembali menjadi pusat perhatian.
Persoalan
kemudian tidak berhenti pada pagar. Sengketa tersebut membuka pertanyaan yang
lebih besar: bagaimana pemerintah memastikan seluruh bidang tanah yang menjadi
lokasi proyek telah memiliki status hukum yang jelas sebelum pekerjaan
dilakukan?
Di
tengah polemik itu, muncul pula tudingan mengenai perlakuan berbeda dalam
penanganan lahan yang berada di sekitar proyek. Pihak yang mempersoalkan proyek
menilai terdapat dugaan tebang pilih dalam sikap Pemerintah Kota Bima. Pada
satu sisi, pemerintah disebut tetap mempertahankan klaim bahwa lahan milik ahli
waris H. Abdullah Idrus merupakan aset pemerintah. Namun pada bidang lain yang
disebut dikuasai warga berinisial Y, proyek justru disebut menghindari lahan
tersebut.
Dugaan
tersebut masih merupakan klaim dari pihak yang bersengketa dan memerlukan
klarifikasi serta pembuktian dari pemerintah maupun instansi pertanahan.
Kontras
itu kini menjadi bagian penting dari polemik proyek Kolam Retensi Ama Hami.
Sebab, jika pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat atas seluruh lahan
proyek, status dan dokumen penguasaan setiap bidang semestinya dapat dijelaskan
secara terbuka.
Sebaliknya,
jika terdapat bidang tanah yang masih disengketakan, pekerjaan konstruksi
berisiko berhadapan dengan persoalan hukum dan sosial di lapangan.
Pemerintah
Kota Bima sebelumnya menyatakan proyek Kolam Retensi Ama Hami merupakan bagian
dari upaya mengatasi persoalan banjir. Namun, keberadaan sengketa lahan membuat
penyelesaian proyek tidak hanya bergantung pada pekerjaan konstruksi.
Tanpa
kepastian itu, proyek pengendalian banjir yang dibangun untuk mengatasi
persoalan air justru berisiko tersendat karena persoalan tanah.
Kini publik menunggu penjelasan Pemerintah Kota Bima dan Kantor Pertanahan mengenai status SHM Nomor 1228, batas bidang tanah, dasar klaim kepemilikan pemerintah, serta alasan proyek disebut tidak memasuki bidang tanah yang dikuasai warga berinisial Y.(red)
#NUFReP #workbank #kotabima #kolamretensi #amahami #bima #ntb #lahan #sengketalahan
Berita Berkaitan :


Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.