 |
| Ilustrasi |
Betapa tidak, di tengah jeritan warga kota, lembaga DPRD Kota Bima justru dinilai "tutup mata" dan terkesan absen dalam merespons penderitaan konstituennya sendiri.
Ironisnya, kepedulian justru datang dari tingkat provinsi. Anggota DPRD Provinsi NTB, H. M. Aminullah, yang akrab disapa Maman, menunjukkan empati tinggi dengan turun langsung meninjau kondisi rumah reot tersebut. Langkah sigap politisi Udayana ini seolah "menampar" eksistensi para wakil rakyat yang berkantor di Kota Bima.
Warga pun mulai mempertanyakan fungsi pengawasan dan kehadiran DPRD Kota Bima. Jika alasan kesibukan menjadi penghalang untuk turun ke lapangan, setidaknya lembaga legislatif daerah tersebut memiliki wewenang untuk memanggil pihak-pihak terkait.
"Ke mana lembaga DPRD Kota Bima? Kalau tidak sempat tinjau kondisi lapangan, minimal panggil Dinas Perkim, Lurah, dan Camat untuk klarifikasi," cetus Syamsurijal merasa miris melihat ketimpangan perhatian tersebut.
Pertanyakan bagaimana pendataan warga miskin dan program bedah rumah selama ini. Kritik tajam ini muncul karena masalah rumah layak huni (RTLH) adalah kebutuhan dasar. Seharusnya, DPRD Kota Bima menjadi garda terdepan dalam mendesak pemerintah kota agar tidak ada lagi warga di jantung kota yang tinggal di hunian yang nyaris roboh.
Kehadiran H. M. Aminurllah di Paruga menjadi bukti bahwa empati tidak mengenal batas wilayah administratif, namun di sisi lain, hal ini menjadi rapor merah bagi kepekaan sosial anggota dewan di tingkat kota. Masyarakat kini menunggu, apakah DPRD Kota Bima akan tetap diam atau segera memanggil dinas terkait untuk mempertanggungjawabkan karut-marut data kemiskinan dan kelayakan hunian di wilayah tersebut.(Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.