![]() |
| Ilustrasi |
Perbedaan angka yang disampaikan oleh pejabat internal memicu tuntutan
publik akan transparansi yang lebih nyata. Pemerintah Kota Bima diminta menyampaikan
secara rinci dari mana saja pendapatan asli daerah secara terbuka, sehingga
masalah angka tak terus jadi polemik ditengah masyarakat.
H Armasyah mempertanyakan perbedaan data disampaikan Pemerintah
Kota Bima? Semoga data capaian PAD Rp 92 Milyar Tahun 2025 didalamnya
tak termasuk Dana Bagi Hasil(DBH).
”jika target PAD tahun 2024 Rp 131 Milyar berapa target PAD tahun
2025,” ujarnya. Dirinya juga menyorot data disampaikan melui laman resmi
pemerintah daerah, yang tak merinci dari mana saja sumber pendapatan sehingga
berani menyampaikan angka capaianya, kemudian malah kini dipolemikan.
Jika mengacu pada pemberitaan tahun lalu, PAD kota Bima mengalami
penurunan dari 131 Milyar (2024) menjadi 92,11 tahun 2025. Sekarang muncul lagi
berita PAD 2024 hanya 57.05 Milyar, yang benar Rp 131 atau Rp 57.05 Milyar PAD 2024.
“ Pemerintah Kota Bima jangan hanya sebatas ingin terlihat
peningkatan capaian PAD, sampaikan secara terbuka agar publik tercerahkan, Apalagi
angka Rp 57.05 dan Rp 131 Milyar itu selisihnya cukup jauh,” pungkasnya.
Tambahnya, keberhasilan kinerja capaian PAD itu menurutnya bukan
diukur dari capaian tahun lalu, tapi diukur dari persentase realisasi dibanding
target. karena bisa saja potensi yang belum ada tahun lalu tapi mulai ada di
Tahun ini
Seperti diberitakan sebelumnya, muncul perbedaan data yang signifikan mengenai capaian PAD Kota Bima tahun
2024 disampaikan Pemerintah melalui kanal resminya, seperti
laman Diskominfotik Kota Bima,
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, menyebutkan realisasi PAD tahun 2024
mencapai angka Rp131 miliar.
Angka ini selaras dengan laporan bulan Maret 2025 yang menyatakan realisasi
sebesar Rp131,33 miliar atau 99,46% dari target.
Sementara data disampaikan
Kepala Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD), Siswadi dalam pernyataan terbaru pada tanggal 15 Januari 2026
menyebutkan bahwa PAD tahun 2024 hanya sebesar Rp57,05 miliar saat membandingkannya dengan kenaikan PAD
tahun 2025.
Simpang siur data ini memicu reaksi dari berbagai pihak yang meminta Pemerintah Kota Bima segera melakukan klarifikasi terbuka. Akurasi Informasi penting disampaikan pemerintah daerah, perbedaan angka yang mencapai lebih dari Rp70 miliar tersebut dinilai mencederai prinsip keterbukaan informasi publik dan dapat membingungkan masyarakat dalam mengukur kemandirian fiskal daerah.
Masyarakat mendesak agar data yang disajikan melalui
kanal resmi, seperti laman Diskominfotik Kota Bima, disinkronkan kembali
agar tidak terjadi distorsi informasi.
Untuk informasi, sampai saat ini, Kepala
BPPKAD belum memberikan klarifikasi terkair carut marut data capaian PAD. (red)
#pad #kotabima #bima #pendapatanaslidaerah #2024 #2026 #polemik


Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.