![]() |
| Sekretaris Partai Nasdem Kota Bima, Suherman |
NasDem mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bima untuk tidak hanya fokus pada
pembangunan fisik, tetapi juga mengutamakan keberlangsungan hidup para Pedagang
Kaki Lima (PKL) yang terdampak.
Kritik ini muncul setelah janji Pemerintah Kota Bima untuk merampungkan
proyek pada akhir Desember 2025 meleset dari harapan para pedagang. Keberadaan
pagar seng yang tak kunjung dibongkar telah memicu penurunan drastis omzet PKL
karena akses pengunjung yang tertutup total.
Suherman mengungkapkan, perencanaan penataan Lapangan Serasuba
sebaiknya dibangun atas konsep kawasan. Keberadaan bangunan lain seperti ASI
Mbojo dan Masjid Sultan Salahudin maupun kawasan lainnya. Harus saling
menunjang dalam menopang peningkatan pendapatan baik untuk daerah dan
masyarakat.
"Kami meminta pemerintah lebih peka terhadap jeritan ekonomi warga
kecil. Revitalisasi ini tujuannya baik, tapi jangan sampai mematikan usaha PKL.
Jika tahap pertama sudah selesai 100 persen, segera bongkar pagar sengnya agar
pedagang bisa kembali berjualan dengan layak," tegas perwakilan fraksi
NasDem.
Sikap NasDem ini sejalan dengan desakan sejumlah anggota dewan lainnya yang
menilai alasan Dinas PUPR mempertahankan pagar untuk pengamanan proyek Tahap II
tahun 2026 sebagai langkah yang kurang bijak. NasDem menekankan bahwa ruang
publik seperti Serasuba harus segera dikembalikan fungsinya kepada masyarakat,
terutama sebagai pusat ekonomi rakyat.
"Sebelum Lapangan Serasuba ini ingin dijadikan alun-alun atau
dipercantik. Harus diselasakan dengan keberadaan Museum ASI, Masjid Sultan dan
kawasan lain dalam proses pengembangannya," ucap dia.
"Dan yang paling penting. Dikonsepkan terlebih dahulu
keberadaan pedagang-pedagang kecil yang mengais hidup dilapangan serasuba untuk
kompensasi dan solusinya sebelum proses proyeo penataan dilakukan," jelas
Suherman, Selasa (13/1/2026).
Kata dia, jangan sampai Lapangan Serasuba terlihat menawan. Tapi
perut pedagang dan usaha PKL banyak yang gulung tikar akibat perputaran usaha
yang terhambat akibat proyek yang menutup area lapangan dan tak ada pengunjung
selama kegiatan proyek berjalan.
Ia menambahkan, di tahun anggaran 2026, Pemkot sudah menganggarkan
Rp5 miliar untuk lanjutan proyek penataan ini. Dan bagaimana nasib PKL-PKL di
sana? Tentunya kalau tidak disiapkan alternatif solusi sebelumnya.
"Potensi semua PKL yang ada di Serasuba sebelum proyek taman
dilakukan. Akan tumbang satu per satu yang menambah angka jumlah pengangguran
di Kota Bima," jelasnya.
Ia menegaskan, keberadaan PKL-PKL adalah kepentingan hajat hidup
masyarakat Kota Bima. Ini Harus terkonsep dengan baik dan humanis.
Belum lagi, lanjut dia, pemberian rombong yang dikeluhkan PKL
tidak tepat sasaran. Dan ini perlu diawasi. Pihak pemberi bantuan yang dalam
hal ini Dinas Koperindag jika menyalahgunakan barang bantuan di luar
kepentingan PKL yang terdampak proyek lapangan. Harus diberikan sanksi yang
tegas.
"Kami harap Pemerintah Kota Bima dapat menata daerah dan
memperhatikan masyarakat dengan baik dan tak ada lagi teriakan kekecewaan dari
rakyat yang didzolimi akibat sistim saat ini," tandasnya.
NasDem berkomitmen akan terus mengawal persoalan ini dalam rapat-rapat
komisi di DPRD agar Pemkot Bima segera memberikan solusi konkret bagi para
pedagang yang kian terpuruk.(red)
#pkl #lapanganserasuba #kotabima #revitalisasi #bima


Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.