DPRD Kembali RDP Soal Honorer Baru, Panggil Dikbud dan Kepsek Se-Kota Bima

 

Suasansaat RDP diruang rapat DPRD Kota Bima 

Kota Bima, JangkaBima.-DPRD Kota Bima, Selasa 8 Juli 2025 kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) masalah keberadaan tenaga honorer baru. Kali ini disasar pada Dinas Pendidikan dan Sekolah seluruh Kota Bima.

RDP dipimpin Ketua DPRD, Syamsurih didampingi Ketua Komisi I, Yogi Prima Ramadhan, Sekretaris Komisi I, Aswin Imansyah dan anggota, Amirudin, Abdul Rabbi, Edi, Hairun Yasin serta A Haris.

Hadir Kepala Dikbud, H Supratman, Sekretaris Dikbud, Humaidin dan jajaran, Kepala BKPSDM, Arief Roesman Effendy serta para kepala sekolah didampingi Kepala Tata Usaha.

Karena banyak sekolah, RDP dibagi tiga waktu, mulai pukul 10:00 WITA hingga sore dan rata rata dari pengakuan kepala Dikbud dan Kepsek tak ada tenaga Honorer Baru masuk antara tahun 2024 dan 2025. 

Walaupun demikian, Ketua DPRD saat RDP menegaskan, bahwa data disampaikan saat RDP agar bisa dipertanggungjawabkan, karena jajaran komisi I akan turun langsung ke setiap sekolah untuk mengecek kebenarannya.

Apakah benar tidak ada honorer baru masuk? untuk itu, ketua DPRD meminta seluruh sekolah siapkan data pegawainya, termasuk absensi. 

Selain membahas masalah tenaga honorer baru, pada kesempatan itu Ketua DPRD, Syamsurih menyampaikan imbas dari banyaknya tenaga honorer di Kota Bima.

Kenapa disampaikan masalah anggaran APBD, jujur selalu ketua DPRD sekaligus ketua Banggar, berdasarkan konstitusi, pelaksanaan pemerintahan ini harus berjalan satu kesepahaman antara eksekutif dan legislatif.

Belanja APBD Kota Bima sebenarnya lebih besar belanja pegawai dari pada belanja modal.  Anggaran Rp114 milyar kita belanjakan untuk PPPK "belum kita bicarakan PPPK paruh waktu, berarti kita juga akan gelontorkan anggaran Rp 40 milyar, bagaimana kita mau bangun kota bima kita cintai," ungkapnya.

Ketua DPRD, ketua dan sekretaris Komisi I saat RDP 

Sementara anggaran banyak terserap untuk belanja pegawai, sementara pendapatan daerah baru Rp 50 milyar dan selama ini kita hanya berharap dana transfer dari pemerintah pusat.

Lalu bagaimana dengan harapan masyarakat, seperti pembangunan sekolah, jalan, drainase, UMKM "bagaimana kami berbicara berjuang kepentingan masyarakat, sementara ruang fiskal APBD tak memungkinkan lagi," ujar Syamsurih.

Padahal hakikat kita bekerja melayani masyarakat, sementara banyak anggaran tersedot untuk pegawai. Untuk itu tegas duta PAN, penting hari ini kita bersepakat tentang keberadaan pegawai honorer agar tak terus bertambah 

Apalagi sudah ada keputusan dari Menpan RB, Mendagri, BKN dan Surat Edaran baik sejak PJ Wali Kota sampai Wali Kota Bima yang tegas melarang masuknya tenaga honorer baru.

Harusnya seluruh OPD memahami dengan cermat tujuan dari pemerintah pusat sampai daerah membatasi masuknya tenaga honorer baru, yaitu untuk menjaga keseimbangan fiskal kita, agar pembangunan berkaitan dengan kepentingan masyarakat dapat dipenuhi.

Pada kesempatan itu juga Syamsurih mempertanyakan seluruh kepala sekoah, Kepala Dikbud dan BKPSDM, apakah sudah tahu dan pahami adanya regulasi larangan.

Pantauan media ini, Kepala Dikbud melalui sekretaris, Humaidin mengaku tak ada honorer baru masuk antara tahun 2024-2025 di dinas Dikbud. Pun sejumlah kepala sekolah di wilayah Rasanwle Barat.

Pukul 12:00 WITA RDP dihentikan sementara dan dilanjutkan pukul 13:30 WITA sampai selesai. Namun untuk sekolah berada di kecamatan Raba dan Rasanae Timur dilanjutkan hari Rabu besok 9 Juli 2025.

Untuk informasi, sebelumnya DPRD memanggil jajaran dinas kesehatan sampai tingkat puskesmas dan rencananya DPRD juga akan memanggil 34 OPD Lingkup Kota Bima untuk mempertanggungjawabkan keberadaan honorer baru.(Red)