 |
| Sekda kota bima saat terima KP4S |
Sehari sebelumnya pun, KP4S telah menemui pimpinan dan anggota DPRD membahas dukungan mendorong percepatan pembentukan PPS.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk lebih serius dalam menghimpun dukungan rakyat demi mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap aspirasi pembentukan provinsi baru. Salah satu bentuk konkret dari kesepakatan tersebut adalah rencana aksi demonstrasi damai yang akan dilaksanakan pada 15 Mei 2025 di Pelabuhan Poto Tano, yang akan diikuti oleh elemen masyarakat dari lima kabupaten dan kota di Pulau Sumbawa.
Sekda Kota Bima menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan inisiatif KP4S. “Atas nama Pemerintah Kota Bima, kami mengucapkan terima kasih atas semangat dan upaya yang terus dilakukan KP4S. Secara pribadi dan sebagai Sekda, saya sangat mendambakan terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan baru ini, perjuangan kita semakin kuat,” ujarnya.
Di akhir, beliau menyatakan komitmennya untuk menyampaikan aspirasi tersebut kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima. Ia juga mendorong KP4S untuk terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar langkah-langkah strategis yang diambil bisa berjalan selaras dan efektif.
Untuk informasi, rencana pembentukan PPS pisah dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah disuarakan sejak tahun 2005 saat itu oleh almarhum Wali Kota Bima, HM Nur dan sejumlah kepala daerah di pulau Sumbawa, namun kandas.
Bahkan pernah digelar pertemuan Akbar perwakilan masyarakat Pulau Sumbawa di Kabupaten Sumbawa dihadiri oleh ribuan orang.
Namun cita-cita itu kandas setelah pemerintah pusat menutup kran pemekaran provinsi, hingga kembali bergejolak di Tahun 2025.(Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.