![]() |
Pj Wali Kota Bima saat hadiri paripurna |
Saat rapat paripurna, sejumlah anggota
DPRD Kota Bima memberikan masukan pada Pj Wali Kota Bima tentang berbagai
persoalan harus menjadi atensinya di tahun 2024.
Diantaranya penanganan kebutuhan air bersih, target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Realisasi Belanja, Penghijauan dan persoalan ternak liar.
Duta PAN, Syamsuddin menyorot soal minimnya
capaian target PAD, untuk itu perlu ada evaluasi menyeluruh sehingga antara
proyeksi target capaian PAD tertuang dalam pembahasan APBD tak terlalu jauh
dari realiasinya di tahun anggaran berjalan.
Ini fakta, karena setiap tahun target dan capaian PAD sepertinya jalan ditempat, padahal banyak sekali potensi PAD
yang belum maksimal di garap. Belum lagi masalah kebocoran PAD, ini juga harus
menjadi kerja Pj Wali Kota.
sementara Duta Hanura, Amirudin menyampaikan masalah krisis air bersih yang tak pernah tuntas, di tahun ini saja tercatat 13 kelurahan alami krisis air bersih. ini harus menjadi catatan penting bagi Pj Wali Kota untuk diselesaikan di tahun 2024.
selama ini, masyarkat di bagian barat lebih banyak menghabikan uang hasil pencahariannya untuk membeli air bersih, sangat ironis bagi mereka, sementara pemerintah sampai saat ini belum mampu menuntaskannya.
ternak liar, selama ini belum tertangani secara maksimal, hanya
menangkap ternak berkeliaran, tetapi tempat penyimpanan tidak tersedia.
Menurutnya, inilah menjadi kendala
selama ini, sehingga masalah ternak liar di Kota Bima tak kunjung selesai. Untuk
itu dirinya mendorong Pj Wali Kota Bima untuk memberikan solusi agar kedepan
persoalan ternak liar dapat dituntaskan.
Termasuk masalah hutan, yang menurut Amirudin menjadi penyebab terjadinya banjir, penghijauan harus lebih digalakan lagi.
Ini menyangkut bagaimana kita semua dapat menjaga sumber mata air menjadi kebutuhan dasar tetap terjaga untuk generasi kedepannya. Apalagi berdasarkan data BPBD, tahun ini sudah 13 kelurahan alami krisis air bersih.
Duta PAN lainnya, Yogi Prima Ramadhan
menyorot soal minimnya realisasi belanja di Dikbud, untuk itu meminta pada PJ
Wali Kota segera memberikan teguran.
Terlebih waktunya sudah sangat singkat dan ini harus menjadi atensi kepala daerah untuk menuntaskannya.(red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.