![]() |
| Kondisi proyek drainase depan SMPN 05 Kota Bima |
Proyek yang dikerjakan oleh CV Sinar Madaniyah tersebut menelan anggaran sebesar Rp148 juta. Berdasarkan informasi kontrak, pekerjaan dimulai pada 6 Mei 2026 dengan jangka waktu pelaksanaan 180 hari kalender.
Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah bagian penutup drainase telah mengalami kerusakan. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya persoalan pada kualitas material maupun pelaksanaan pekerjaan yang perlu diperiksa lebih lanjut.
Kerusakan juga terlihat pada bagian gorong-gorong. Lapisan permukaannya mulai mengelupas, bahkan material kerikil terlihat terlepas dari bagian konstruksi.
Kondisi ini memantik kritik terhadap pengawasan proyek oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima. Pasalnya, infrastruktur yang seharusnya memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat justru sudah menunjukkan kerusakan dalam waktu relatif singkat.
Irwan meminta Pemerintah Kota Bima melalui Dinas PUPR tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan terhadap kualitas pekerjaan tersebut.
"Jangan sampai pihak ketiga mengerjakan proyek semaunya tanpa pengawasan serius dari pemerintah. Buktinya hari ini, proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru sudah rusak. Baru mungkin satu bulan lebih selesai dikerjakan, kondisinya sudah seperti ini. Ini bagaimana kerja pemerintah?" sesalnya.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele. Sebab, setiap proyek pembangunan infrastruktur menggunakan uang negara yang bersumber dari pajak rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kualitas serta manfaatnya.
"Kalau semua proyek pembangunan infrastruktur seperti ini, yang dirugikan tentu masyarakat. Ini uang pajak rakyat, bukan uang pribadi. Jangan dikerjakan semaunya," tegasnya.
Irwan mendesak Dinas PUPR Kota Bima segera turun ke lokasi untuk mengevaluasi hasil pekerjaan, memeriksa kesesuaian material dengan spesifikasi teknis, serta memastikan penyebab kerusakan.
Ia juga meminta agar pihak ketiga segera diperintahkan melakukan perbaikan apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi maupun ketentuan kontrak.
Proyek bernilai ratusan juta rupiah hanya menghasilkan bangunan yang cepat rusak. Publik kini menunggu ketegasan Dinas PUPR dalam memastikan kualitas pekerjaan dan tanggung jawab kontraktor terhadap infrastruktur yang dibangun menggunakan uang rakyat.(Red)
#proyekgagal #kotabima #puprkotabima #2026


Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.