![]() |
| Pekerjaan proyek trotoar cabang malake baru mulai pasang kemarik |
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan, progres pekerjaan, hingga kebijakan perpanjangan waktu terhadap proyek yang dibiayai anggaran negara tersebut.
Pantauan JangkaBima.com, Selasa (17/11/2026), sejumlah pekerja terlihat baru mulai memasang keramik pada bagian pedestrian. Sementara material pekerjaan masih tampak menumpuk di sekitar lokasi proyek.
Padahal, pekerjaan tersebut memiliki masa kontrak selama 120 hari, terhitung sejak Juni 2026. Dengan tenggat waktu yang telah berlalu, seharusnya pekerjaan sudah memasuki tahap penyelesaian, bukan justru baru memulai pemasangan keramik.
Proyek pedestrian di Cabang Malake dikerjakan CV Gembira Bersama Saudara dengan pagu anggaran sebesar Rp263 juta dan tanggal kontrak 2 Juni 2026.
Keterlambatan di lokasi Malake tampak lebih mencolok dibandingkan enam lokasi pedestrian lainnya yang progresnya relatif mendekati penyelesaian, meskipun seluruh paket pekerjaan tersebut juga telah melewati batas waktu kontrak dan mendapatkan perpanjangan waktu.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Kota Bima melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), M. Sirajuddin, mengakui bahwa tujuh paket pekerjaan pedestrian telah melewati masa kontrak. Namun, pihaknya memberikan perpanjangan waktu dengan alasan kendala ketersediaan material serta izin dari Balai Jalan Nasional.
Untuk pekerjaan di Cabang Malake, ia mengakui progresnya memang lebih terlambat dibandingkan enam lokasi lainnya.
Keterlambatan tersebut turut menuai kritik dari tokoh muda Oimbo, Syamsurijal. Ia menyoroti paket pekerjaan pedestrian dengan total anggaran sekitar Rp2,3 miliar yang dinilai seharusnya dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu kontrak.
Menurutnya, pemberian perpanjangan waktu tanpa pengenaan denda keterlambatan harus dipertanyakan, terutama ketika pekerjaan belum selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Syamsurijal juga mengingatkan bahwa proyek pedestrian tersebut sebelumnya telah menjadi perhatian KPK RI, menyusul dugaan pemecahan anggaran pada sejumlah paket pekerjaan dalam satu jalur jalan yang sama.
Ia meminta jajaran Dinas PUPR Kota Bima, khususnya pimpinan dinas, tidak menganggap persoalan keterlambatan dan kebijakan adendum sebagai perkara administratif semata.
Menurutnya, seluruh proses harus dipastikan berjalan sesuai ketentuan agar tidak berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Ini uang negara. Kalau penyedia mengerjakan proyek seolah-olah tidak ada batas waktu, siapa yang dirugikan? Ini uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Kondisi pekerjaan di Cabang Malake kini menjadi salah satu titik yang patut mendapat perhatian serius. Ketika waktu kontrak telah berakhir, publik tentu berhak mempertanyakan sejauh mana pengawasan dilakukan, bagaimana dasar pemberian adendum, serta apakah konsekuensi keterlambatan telah diterapkan sesuai ketentuan kontrak.(Red)
#proyekgagal #trotoal #kotabima #molor #adendum #kpkri


Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.