 |
Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 |
Kota, JangkaBima.-Pemerintah Kota Bima terus memperkuat langkah strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah melalui perluasan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, forum tahunan ini menjadi wadah kolaborasi strategis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta para pelaku industri jasa keuangan dalam memperluas jangkauan pembiayaan ke seluruh lapisan masyarakat.
Kehadiran Wali Kota Bima dalam agenda nasional tersebut mencerminkan keseriusan Pemkot Bima untuk memastikan program pembiayaan dan perlindungan keuangan tidak hanya menjadi wacana, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat tapak—khususnya para pelaku UMKM, petani, nelayan, pedagang, hingga kelompok masyarakat rentan.
Presiden Dorong Layanan Keuangan Buka Peluang Usaha
Dalam arahannya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan apresiasi tinggi atas terbentuknya kelembagaan TPAKD di seluruh level pemerintahan daerah. Presiden menilai TPAKD sebagai fondasi penting dalam membangun sinergi lintas sektor guna meruntuhkan hambatan akses keuangan di daerah.
Presiden menekankan bahwa keberadaan layanan keuangan harus menyasar sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kehidupan harian masyarakat.
"Akses pembiayaan dan layanan keuangan harus benar-benar menjangkau mereka yang berada di garis depan perekonomian kita—mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang kecil, hingga para santri. Layanan ini bukan sekadar tersedia, tetapi harus mampu membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, dan mengangkat kesejahteraan rakyat," tegas Presiden.
Literasi 69% dan Inklusi Keuangan Nasional Tembus 93%
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, melaporkan perkembangan signifikan kelembagaan dan indeks keuangan nasional. Hingga tahun 2026, sebanyak 552 TPAKD telah terbentuk dan aktif di seluruh Indonesia.
Berdasarkan pencatatan OJK pada tahun 2026 Tingkat Inklusi Keuangan telah melampaui 93 persen, menandakan mayoritas masyarakat Indonesia telah terhubung dengan produk dan layanan keuangan formal.
Tingkat Literasi Keuangan mencapai 69 persen, menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan finansial.
Meski capaian tersebut menunjukkan tren positif dalam agenda pengentasan kemiskinan nasional, OJK menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan agar pemanfaatan layanan keuangan dapat dilakukan secara bijak, aman, dan terhindar dari praktik pembiayaan ilegal.
Langkah Konkret Pemkot Bima
Menanggapi arahan Presiden dan capaian OJK tersebut, Wali Kota Bima menyatakan bahwa Pemerintah Kota Bima siap mengakselerasi program TPAKD di daerah agar selaras dengan agenda prioritas pemulihan dan pertumbuhan ekonomi lokal.
"Partisipasi Pemkot Bima dalam Rakornas ini menjadi pijakan untuk semakin memperkuat sinergi dengan OJK, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya. Fokus kami adalah memastikan program keuangan inklusif dapat tersalurkan secara tepat sasaran, utamanya dalam mendukung permodalan usaha rakyat serta perlindungan finansial bagi kelompok produktif di Kota Bima," ujar Wali Kota Bima.
Rakornas TPAKD 2026 ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan lembaga negara, anggota DPR RI dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh wilayah Indonesia.(Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.