Kota Bima,JangkaBima.- Kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) berpotensi menambah beban petani jika tidak diikuti langkah konkret dari pemerintah. Dinas terkait diminta tidak sekadar menyaksikan persoalan, tetapi turun langsung memastikan kebutuhan BBM petani tetap terpenuhi tanpa merugikan mereka.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bima,Hj Gina Adriani
Anggota DPRD Kota Bima juga Ketua Komisi II, Hj Gina Adriani, mendesak Dinas Pertanian serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) untuk segera mengambil langkah nyata menyikapi pembatasan BBM yang berdampak pada aktivitas pertanian.
Menurut Gina, petani tidak boleh menjadi pihak yang menanggung kerugian akibat kebijakan pembatasan BBM. Terlebih, bahan bakar merupakan salah satu kebutuhan penting untuk menunjang aktivitas pertanian, termasuk operasional mesin dan peralatan yang digunakan petani.
“Kalau bisa, dinas-dinas teknis yang berkaitan langsung dengan pembatasan BBM bagi petani turun melakukan langkah konkret, sehingga tidak ada yang dirugikan. Kasihan para petani,” tegas Gina, Rabu (21/10/2026).
Ia secara khusus menyoroti peran Dinas Pertanian dan Dinas Koperindag. Kedua instansi tersebut dinilai perlu berkoordinasi untuk memastikan kebijakan pembatasan BBM tidak justru menghambat kegiatan produksi dan menambah kesulitan petani.
Gina menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan kebijakan atau menyampaikan imbauan. Diperlukan langkah nyata di lapangan untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi petani, memastikan mekanisme distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan, serta mencari solusi atas kendala yang muncul.
Jangan sampai petani yang sedang berjuang mempertahankan produksi justru menghadapi hambatan baru akibat sulitnya memperoleh BBM untuk kebutuhan usaha tani mereka.
Karena itu, Dinas Pertanian dan Dinas Koperindag dituntut segera bergerak. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian dan solusi, bukan membiarkan petani menanggung sendiri dampak kebijakan yang menyentuh langsung mata pencaharian mereka.
Bagi Gina, kepentingan petani harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya tertib dan tepat sasaran justru berujung pada kerugian bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Sebelumnya, Mustakim salah satu petani mengaku kini kesulitan untuk mendapatkan BBM jenis pertalite setelah adanya pembatasan pembelian menggunakan jirigen.
Meminta ada perlakuan khusus dari SPBU bagi petani, terlebih ditengah kemarau panjang sedang terjadi berimbas akan kebutuhan BBM untuk pengairan areal pertanian.(Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.