Kinerja Dipertanyakan, Dewan Soroti Jumlah Anggota dan Anggaran TAPD Kota Bima Rp400 Juta

Suasana saat rapat paripurna penetapan APBD Perubahan 2026

Kota Bima, JangkaBima.com.- Dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima Tahun Anggaran 2027 nyaris melewati batas waktu penyerahan kepada DPRD. Kondisi tersebut memantik sorotan tajam dari kalangan dewan terhadap kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sorotan itu disampaikan anggota DPRD Kota Bima dari Fraksi PKS, Amir Syarifuddin, dalam rapat paripurna DPRD Kota Bima, Rabu malam (30/9/2026). Di hadapan Wakil Wali Kota Bima, Amir mendesak pimpinan daerah mengevaluasi kinerja TAPD menyusul molornya penyusunan dokumen Raperda APBD 2027.

Amir menilai keterlambatan tersebut tidak sebanding dengan dukungan anggaran yang dialokasikan untuk menunjang kerja TAPD. Ia menyebut anggaran TAPD mencapai sekitar Rp400 juta.

“Buktinya hari ini, dokumen Raperda APBD 2027 hampir melewati batas waktu. Dengan anggaran yang besar itu, seharusnya kinerja lebih maksimal,” tegas Amir dalam paripurna.

Ia meminta pemerintah daerah tidak membiarkan persoalan tersebut berulang. Menurutnya, pimpinan daerah perlu mengevaluasi kinerja TAPD agar proses penyusunan APBD ke depan berjalan lebih tertib, tepat waktu, dan memiliki kualitas perencanaan yang lebih baik.

“Kami mendesak pimpinan daerah mengevaluasi kinerja tim TAPD,” ujarnya.

Amir juga menyoroti jumlah anggota TAPD yang disebut mencapai sekitar 40 orang. Dengan komposisi tersebut, ia mempertanyakan alasan proses penyusunan dokumen APBD masih dapat mengalami keterlambatan hingga mendekati batas waktu penyerahan kepada DPRD.

“Tim TAPD jumlahnya sampai sekitar 40 orang. Dengan jumlah sebesar itu, seharusnya dokumen perencanaan APBD bisa diselesaikan lebih cepat dan lebih baik,” katanya.

Keterlambatan penyerahan dokumen Raperda APBD 2027 tersebut menjadi perhatian DPRD karena tahapan pembahasan APBD memiliki batas waktu yang harus dipenuhi. DPRD menilai ketepatan waktu bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi berkaitan langsung dengan kualitas pembahasan dan perencanaan anggaran daerah.

Sorotan terhadap TAPD pun mengemuka di tengah tuntutan agar proses penyusunan APBD Kota Bima dilakukan secara lebih profesional, terukur, dan disiplin terhadap jadwal yang telah ditetapkan.(Red)

#kotabima #apbdkotabima #apbd2027 #dprdkotabima #TAPD #kinerja #mendagriri

Baca Juga :

https://www.jangkabima.com/2026/10/Teledor-Raperda-APBD-2027-Kota-Bima-Diserahkan-Menit-Akhir-Paripurna-DPRD-Sempat-Diskors_01559390576.html