![]() |
| Seluruh atlit dan oficial seragam pengurus KONI enam daerah protes kinerja panitia cabor drumband |
Aksi protes ini dimotori oleh koalisi enam daerah yang merasa dirugikan dalam ajang multievent empat tahunan tersebut. Wilayah yang bersatu menandatangani mosi ini adalah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kota Bima
Ketua PDBI Kabupaten Sumbawa, Ardian Pranata, yang bertindak sebagai koordinator aksi, mengungkapkan bahwa sistem penjurian dalam Porprov kali ini sangat korup dan tidak objektif. Ia menuding panitia pelaksana sengaja mengatur hasil pertandingan demi memenangkan kontingen Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kota Mataram.
Kejanggalan paling fatal yang ditemukan di lapangan adalah adanya rangkap jabatan yang masif."Panitia menjadi juri, panitia juga menjadi pelatih, bahkan panitia menguasai segalanya. Ini adalah konflik kepentingan yang nyata dan merusak sportivitas," tegas Ardian didampingi pelatih Drum Band Kota Bima, Asikin, pada Jumat (17/7/2026).
Kecewa dengan sikap pengurus provinsi yang menutup mata, aliansi enam daerah ini langsung melompati jalur birokrasi daerah dengan menyurati pengurus pusat. Dalam surat resminya, mereka menuntut tindakan tegas dari PDBI Pusat untuk:Membatalkan seluruh hasil pertandingan cabor Drum Band Porprov NTB 2026.
Memecat panitia pelaksana dan dewan juri yang bertugas.Membekukan jajaran pengurus PDBI Provinsi NTB.Langkah ekstrem ini diambil demi menyelamatkan masa depan cabor drum band di NTB agar tetap dipercaya oleh masyarakat dan atlet di masa mendatang. Hingga berita ini diturunkan, pihak PDBI NTB maupun panitia Porprov belum memberikan klarifikasi resmi terkait gelombang protes tersebut.(Red)
#Porprovntb #kotabima #poprov2026 #ntb


Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar merupakan aspirasi pembaca dan tidak merepresentasikan pendapat JangkaBima. Mohon selalu sampaikan pendapat dengan sopan dan tidak melanggar SARA.