DPRD Kota Bima Gelar Raker Terkait Polemik Mutasi Keluarga Wali Kota yang Viral Nasional

Raker Komisi I DPRD kota bima dan Baperjakat soal mutasi dan rotasi pejabat Pemkot Bima 

Kota Bima,JB.- Komisi I DPRD Kota Bima menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kota Bima. 

Raker digelar Selasa (14/7/2026) membahas polemik rotasi dan mutasi pejabat lingkup Pemkot Bima yang tengah menjadi sorotan hangat hingga ke tingkat nasional. 

Polemik mutasi ini mencuat pasca-pelantikan istri Wali Kota Bima, Hj. Badrah Ekawati, serta sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang diduga masih memiliki hubungan kekerabatan dengan wali kota untuk menduduki jabatan strategis di Pemkot Bima.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indra Wirawan, didampingi Ketua Komisi I Yogi Prima Ramadhan, Sekretaris Komisi I Aswin Imansyah, serta sejumlah anggota dewan lainnya.

Dari pihak eksekutif, hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Asisten III, serta perwakilan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Inspektorat.

Namun, karena Kepala BKPSDM tidak hadir secara langsung, pimpinan rapat memutuskan untuk menunda jalannya persidangan.

"Kita skors dulu, sambil menunggu kehadiran Kepala BKPSDM," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Bima, Alfian Indra Wirawan.

Alfian menegaskan bahwa kehadiran Kepala BKPSDM sangat krusial dalam rapat ini. Pasalnya, meski Sekda, Asisten III, dan Inspektorat selaku Tim Baperjakat sudah hadir, teknis aturan berada di instansi kepegawaian tersebut.

"Yang tahu persis terkait regulasi tentang rotasi dan mutasi kemarin adalah pihak BKPSDM," tegasnya. Rapat pun direncanakan akan dilanjutkan kembali pada pukul 13.30 WITA.

Sebelum di scors, anggota DPRD Kota Bima dari Fraksi Hanura, Amiruddin, memberikan interupsi. Ia menekankan bahwa persoalan mutasi ini bukan lagi konsumsi lokal, melainkan sudah menjadi konsumsi publik secara nasional.

"Ini sudah jadi dinamika di tingkat nasional. Perlu kami di DPRD menanggapi ini agar masalahnya tidak bias ke mana-mana," kata Amiruddin.

Amiruddin meminta Sekda Kota Bima memastikan kehadiran Kepala BKPSDM agar lembaga legislatif mendapatkan informasi yang utuh dan valid. Menurutnya, kejelasan dari pihak eksekutif sangat dibutuhkan untuk meluruskan banyaknya persoalan yang terjadi di Kota Bima saat ini.

"Orang luar sudah memviarkan ini. Bahkan banyak keluarga di Jakarta yang menanyakan langsung kebenaran informasi tersebut kepada kami," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bima memberikan klarifikasi atas berbagai tanggapan yang berkembang di masyarakat terkait pelantikan sejumlah pejabat administrator, pengawas, dan fungsional yang berlangsung pada Selasa (01/7) di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Pemerintah Kota Bima.

Juru Bicara Pemerintah Kota Bima, Dr. Muhammad Hasyim, mengatakan pelantikan tersebut dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut dia, seluruh proses pengisian jabatan telah mengikuti mekanisme kepegawaian yang berlaku.(Red)