Pemkot Bima Pertahankan Opini WTP, Sinergi Eksekutif dan DPRD Diapresiasi

Wali Kota Bima saat terima LHP BPK

Kota Bima, JangkaBima.- Pemerintah Kota Bima kembali menorehkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Bima kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut berlangsung di Kantor BPK Perwakilan NTB di Mataram, Senin, 25 Mei 2026. Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman, S.E bersama Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, S.H.

Capaian opini WTP tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bima dinilai telah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyampaian hasil pemeriksaan, BPK RI juga memberikan catatan positif terhadap komitmen Pemerintah Kota Bima dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah. Terutama pada langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya temuan berulang dalam pengelolaan anggaran daerah.

Wali Kota Bima, H. A. Rahman, S.E menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah, DPRD Kota Bima, serta seluruh pihak yang selama ini menjaga komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah secara baik dan bertanggung jawab.

Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Capaian ini harus menjadi semangat bersama untuk terus memperbaiki sistem pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, S.H menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendukung pengelolaan anggaran daerah yang tepat sasaran dan akuntabel.

Pemerintah Kota Bima juga menegaskan komitmennya untuk terus menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.(Red)