Rekomendasi BPK, Penanganan Stunting di Kota Bima Masih Kurangnya Koordinasi Antar Instasi

ilustrasi

Kota Bima, JB.-

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (BPK) RI Perwakilan Provinsi NTB, penanganan stunting di Kota Bima masih terhambat karena masih kurangnya langkah koordinasi antara instasi terkait.

 

Ketiga OPD dimaksud yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Hal tersebut dipandang perlu dilakukan pembenahan sistem koordinasi dan kolaborasi yang lebih efektif.

 

Hal itu paparkan Kepala Inspektora, Fakhrunroji, saat penyerahan laporan hasil kinerja penanganan stunting semester ke II di kantor BPK RI di mataram, jum’at (

 

Sesuai hasil LHP BPK terhadap percepatan penurunan stunting di lingkup Pemkot Bima mencakup rekomendasi untuk meningkatkan dan mengintensifkan program gizi, termasuk edukasi gizi kepada ibu hamil, menyusui, dan balita.

 

Rencana tindak lanjutnya adalah perlu peningkatan sumber daya dan perhatian khusus dalam pelaksanaan program-program yang berorientasi pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

 

Termasuk berkaitan dengan perluasan dan perbaikan koordinasi antar instansi yang terlibat dalam penanggulangan stunting, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPPKB dan instansi terkait lainnya. Hal tersebut dipandang perlu dilakukan pembenahan sistem koordinasi dan kolaborasi yang lebih efektif.

 

Rekomendasi lain yang perlu diperhatikan adalah agar tim percepatan penurunan stunting yang telah dibentuk Pemkot Bima diminta untuk memanfaatkan data dengan optimal, termasuk evaluasi dan analisis data stunting secara berkala untuk memantau perkembangan dan menyesuaikan program penanganan stunting.

 

Langkah konkrit yang perlu dilakukan adalah pengembangan sistem pelaporan dan analisis data yang lebih canggih. Sementara terkait pengalokasian anggaran dan penggunaan anggaran stunting, BPK menyarankan agar alokasi anggaran stunting lebih proporsional dan efisien untuk program penurunan stunting. Implikasinya adalah perlu peninjauan dan penyesuaian anggaran di tingkat daerah guna mendukung program-program tersebut.

 

Hal penting lainnya yang menjadi rekomendasi adalah. dipandang perlu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program penanggulangan stunting. Hal tersebut dapat dilakukan melalui upaya lebih lanjut dalam membangun kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan stunting.

 

"Implementasi rekomendasi ini diharapkan akan memiliki dampak positif terhadap percepatan penurunan stunting, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kerangka kerja pencegahan stunting di Pemerintah Kota Bima," pungkas Inspektur Inspektorat Kota Bima.(red)