Ditengah Efisiensi, Anggaran Makan dan Minum Tamu di Bagian Umum Pemkot Bima Tembus Rp 1.8 Milyar

Pos anggaran makan minum dibagian umum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Bagian Umum pada sistem SiRUP LKPP/Inaproc

Kota Bima,JangkaBima.- Ditengah efisiensi digaungkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima, ternyata ada anggaran makan dan minum tamu  Rp 1.8 milyar di Tahun 2026. Anggaran tersebut dialokasikan pada pos belanja makan dan minum pada Bagian Umum Setda Kota Bima dan kini jadi sorotan publik.

Dikutip dari media online Metromini, Data itu tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Bagian Umum pada sistem SiRUP LKPP/Inaproc yang diperbarui pada 21 Mei 2026. Dari data tersebut, terdapat delapan paket pengadaan berbeda yang seluruhnya berkaitan dengan belanja makan dan minum.

Rinciannya belanja tersebut meliputi:l, Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp4.950.000, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp27.650.000

Kemudian Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp100.800.000, Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp59.400.000, Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp440.000.000.

Selanjutnya pos Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp506.000.000 dan Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp682.998.950 serta Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp30.120.000.

Seluruh paket tercatat menggunakan metode E-Purchasing dengan sumber dana APBD dan waktu pemilihan pada Januari 2026.

Husni mewakili warga Kota Bima heran dengan kebijakan anggaran oleh Pemkot Bima, katanya ngajak masyarakat efisiensi, sehingga banyak pos anggaran lain terpaksa dipangkas.

Bantuan masjid bahkan dihapus, kegiatan keagamaan lain pun berimbas, termasuk MTQ tingkat kelurahan yang sebelumnya Rp 30 juta kini tersisa Rp 10 juta.

Lainnya disetiap kesempatan Kepala Daerah menyampaikan kesulitan fiskal daerah akibat efisien, sehingga terpaksa banyak menghapus program pembangunan baik fisik maupun sosial.

baca juta :

https://www.jangkabima.com/2026/05/Ada-2.634-PPPK-PW-BaruPemkot-Bima-Malah-Anggarkan-Rp735-Juta-untuk-Outsourcing-di-Bagian-Umum.html

Kenyataannya ada anggaran makan minum tamu sampai hampir dua milyar, belum lagi ada lagi anggaran pegawai outsourcing mencapai Rp 700 juta, sementara ribuan PPPK PW kemarin telah diangkat.

"Katanya efisiensi tapi anggaran makan minum fantastis, kalaupun ini benar sangat mengecewakan," Sesal Husni.

Tambahnya, harusnya pemerintah memikirkan apa jadi hak rakyat di tengah Efisiensi anggaran sedang terjadi, bukan malah hak pejabat tetap dipertahankan.

Oleh karena itu, dirinya meminta agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima bisa mengurangi kebutuhan anggaran tidak penting ini, tetapi dialokasikan untuk program pembangunan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pada penegak hukum juga diminta untuk mengawasi pelaksanaan anggaran dinilai sangat luar biasa ini.

Sementara Kabag Umum Setda Kota Bima, Sri Rahayu belum memberikan klarifikasi, untuk apa saja belanja anggaran milyaran makan minum tamu pemerintah, seberapa banyak dan menu apa saja sehingga uang pajak rakyat milyaran habis untuk makan minum.

Begitup dengan anggaran pegawai swasta dipekerjakan di kantor pemerintah, apakah dipekerjakan di kantor wali kota atau dikediaman para kepala daerah.(Red)

#efisiensi #kotabima #pemkotbima #makanminum